Oleh: Satria Madisa
Satria Madisa
Petani miniatur pembangunan negeri. Petani sumber kehidupan negeri. Petani pahlawan benar-benar, tanpa tanda jasa. Petani sumber literasi pembangunan dan ketahanan nasional. Layak, pantas, dan faktual mengingat kontribusi petani dalam perjalanan negeri agrais ini.
Hari-hari ini, kita menyaksikan dengan mata ‘telanjang’ petani kita diujung nestapa. Nalar petani dipertaruhkan dengan nalar kekuasaan. Nalar kekuasaan yang cenderung mengelola negeri dengan asas dan logika bisnis. Asal elit senang, untung, dan tertawa terbahak-bahak. Dan nalar petani, yang mempertaruhkan semua hal, agar panennya bagus, harga sesuai ketentuan perundang-undangan.
Disaat optimisme petani menguat, negara hadir mempolitisir dengan kebijakan import. Impor padi, bahkan garam. Negara tidak perlu hadir, melihat dengan tajam dan telanjang ‘tepatkah kebijakan impor’ dengan kondisi produksi petani dalam negeri. Negara tidak pandai menghitung dampak anjloknya harga bawang terhadap nasib petani? Bagaimana rasa keadilan petani bawang Bima NTB, dikerdilkan hanya untuk logika dangkal negara ini?. Bagaimana harga obat-obatan mahal, pupuk mahal, keringat petani, yang tidak koheren dengan harga. Belum lagi pra proses tanam petani diperhadapkan pada skema ketimpangan, korupsi, dan politisasi. Penulis dengan sadar dan bertanggung jawab menulis bahwa, manakala kita bicara petani, realitas yang terbentuk iyalah hal-hal yang mengusik dan membunuh nalar petani. Kita belum bisa melupakan bagaimana dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah, politisasi bibit jagung selalu menjadi masalah tahunan di Bima NTB. Dan sekarang petani harus menelan pil pahit, bahwa harga obat-obatan mahal, harga pupuk mahal, dan keringat petani, malah dijawab dengan harga penjualan ditaksir 3000 per kg. Padahal regulasi Menteri perdagangan dengan terang bahwa harga bawang merah tergantung kualitas bisa mencapai 20 ribu per kg. Ironis.
Pemda Apatis
Bima salah satu penyedia kebutuhan bawang nasional. Bupati Bima dan seluruh pihak yang merasa diri Pemda, bisa menegur jika penulis salah. Ini artinya, pemda punya tugas dan kewajiban untuk terus memastikan keberlangsungan petani bawang se-Kabupaten Bima. Sekarang bagaimana peran pemda dalam hal memberikan kepastian terhadap petani bima?.
Miskin narasi. Gugup membaca peluang. Dan tidak peduli terhadap petani jawaban yang tepat. Seharusnya Pemda, merasa memiliki petani bima. Di Bima hampir semua soal yang menyangkut petani dipolitisir. Padahal pemda tidak perlu mengajari petani untuk bertani, atau ikut merasakan kepedihan berada dibawah panasnya matahari. Artinya narasi yang dituangkan dalam panggung sistemik (regulasi dan infrastruktur) harus disediakan oleh pemda. Pemda Bima keseringan jalan-jalan ke luar daerah tidak simultan menyerap dan mempromosikan potensi daerah.
Sebelum menyentuh, anjloknya harga bawang, penulis ingin mengajukan fakta sosiologis, miskinnya narasi pemda dalam memberikan kepastian terhadap petani jagung. Mengulang pertanyaan yang sama, apa bedanya petani jagung bima dan petani jagung dompu?. Mengapa harga jagung dompu relatif tinggi, sementara petani jagung bima diserahkan semua pada pasar!. Karena Pemda Dompu narasinya bagus, komunikasinya bagus, dan infrastruktur penunjang (Pabrik Pengelolaan Jagung) tersedia, sementara Bima?. Nihil.
Begitupun dengan persoalan bawang. Apa regulasi dari pemda untuk memberikan kepastian terhadap petani, Apa infrastruktur yang diwacanakan untuk memastikan harga bawang merah? Dua hal diatas, cukup menjadi dasar argumentasi miskinnya nalar pembangunan oleh pemda terhadap petania bima. Sekarang, harga bawang anjlok, dan menurut saya pemda goblok.
Puluhan ribu masyarakat tani bima harus merasakan dampak anjloknya harga bawang. Padahal kita ketahui secara bersama, bahwa sumber utama penghasilan masyarakat bima, iyalah bertani. Petani Bawang, Petani Jagung, dan Petani Garam. Sumber kehidupan, pendidikan, dan ekonomi dari hasil tani.
Saat budaya politisir semacam jadi hukum adat, bisakah pemda memastikan harga yang pas, dengan kebutuhan petani. Iya..minimal beban politisir petani bima, sedikit terobati dengan kepastian harga.
Pulau Sumbawa (Bima Dompu) dipetakan sebagai daerah pangan. Narasi ketahanan pangan nasional, seyogyanya dijemput dengan narasi yang mendukung. Saat pemda tidak mampu menjadi sumber literasi pembangunan daerah (Petani Bima) petani berharap kepada siapa?. Kepada pasar?.
Pemda Bima harus mulai meninggalkan budaya yang tidak menunjang optimisme petani. Pemda harus mulai serius, untuk mempromosikan, menyediakan narasi, menyediakan regulasi, dan infrastruktur untuk menumbuhkan optimisme petani Bima. Termasuk Bawang, Jagung, dan Garam. Minimal sikap pemda dalam memastikan keberadaan Alfamart dengan hadirnya pilbub, bisa juga dilakukan terhadap petani.
Pemda Daerah Kabupaten, Propinsi, dan Pemerintah Pusat, harus memperhatikan kondisi petani secara serius. Jangan biarkan petani dikelola dengan asas untung hukum bisnis. Jangan biarkan petani jadi korban keganasan pasar. Jangan biarkan harga bawang terusan anjlok.
Kedepannya, Pemda harus lebih peka, lebih naratif, dan lebih visioner. Lebih baik pemda yang anjlok daripada petani harus anjlok. Akhir kata, Bima ramah itu mutlak harga produk pertanian ramah dan menggembirakan petani. (*)
Mataram, 27 September 2018
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
