Satria Madisa
Oleh: Satria Madisa
Kantor Bupati resmi berpindah. Meski, banyak spekulasi, alasan, dan alibi. Kantor terlihat megah, luas, entahkah nyaman. Hanya penghuni kantor yang paham cita rasa didalamnya.
Berpindahnya kantor bupati pada, (16/8 ) seyogyianya bukan hanya soal teritorial dan administratif. Soal transformasi peran, sekiranya diletakan sebagai miniatur pembangunan. Pembangunan SDM, SDA, budaya, harus menjadi agenda fokus pemerintahan IDP. Tentu masyarakat berharap hijrah kantor membawa perubahan yang lebih baik untuk Bima.
Kantor baru, optimisme baru. Persoalan lama dikantor lama dipandang penting kembali direfleksikan, yaa…sekiranya secercah harapan kemajuan ditorehkan. Tentu berpindahnya kantor Bupati di Kec. Woha Desa Dadi Bou mimpi besar seluruh rakyat bima. Ada semacam optimisme dalam desas desus, kritik, transformasi bima ramah menorekan prestasi.
Dikantor baru seluruh aspirasi masyarakat bima dipentaskan, di dialogkan, dikontestasikan, dan diperjuangkan. Bahkan untuk lobi dan transaksi pembangunan (pembagian kue). Tentu publik berharap kantor tersebut menjadi “Rumah pencerdasan masyarakat” tempat dimana ide-ide kreatif, dan narasi perubahan dihembuskan. Mengulang bahasa yang sama Bupati Bima (Umi Dinda) Wakil Bupati Bima (Pak Dahlan) harus menjadi sumber utama literasi pembangunan Bima. Tentu publik juga berharap kerja birokrasi yang terpadu dan profesional, serta peletakan sumber daya, terukur sebagaimana kompetensinya. Pembahasan tentang pemerintahan yang baik (Good governance) harus benar-benar serius digarap, karena rumah pertama sosialisasi visi ramah ya di kantor Bupati. Seperti Ungkapan Bupati Bima di salah satu media online, ” Pindah kantor, langkah awal pelayanan terbaik untuk masyarakat Bima”.
Bima ramah sudah berjalan tiga tahun. Bupati dan Wagub sudah bekerja, dan menggapai prestasi. Tanpa bermaksud menghakimi, ada banyak catatan dari berbagai macam aspek pembangunan daerah yang belum dimaksimalkan. Begitupun dengan psikologi sosial masyarakat Bima yang belum optimal dijawab. Tentu tidak akan kesulitan menggali rasio legis.
logika berpikir bisa mengarahkan kita ‘menemukan’ format kemajuan dan kemunduran Bima. Indikator literasi pembangunan dan kesejahteraan dimulai dari kantor bupati begitupun indikator ketimpangan sosial kemasyarakatan yang hari-hari ini mengerikan juga dimulai dari kantor bupati. Artinya nalar kolektif meletakan kantor bupati sebagai rumah pembangunan sekaligus badai bagi pembangunan itu sendiri.
Kepastian akan pembangunan (kesejahteraan) merupakan inti visi bima religius, aman, mandiri, dan handal. Tentu tidak mudah menerjemahkan visi dalam program pembangunan Bima. Tentu untuk mewujudkan diperlukan sumber daya yang religius, aman, mandiri, dan handal. Begitupun dengan kerja birokrasi dilingkupnya. Mutlak diperlukan sinergitas dari semua stoke holder dan visi yang peka terhadap situasi daerah. Meminjam pandangan Anis Rasyid Baswedan (Gubernur DKI) bukan hanya tentang kerja, kerja, dan kerja tapi gagasan. Apa dan bagaimana kerangka pembangunan daerah harus dijelaskan dengan situasi dan keadaan bima, sekarang dan masa depan.
Sebagai contoh, menjelang tiga tahun IDP-Dahlan (Dilan) narasi untuk merawat dan menjaga kebudayaan belum menemukan tempat idealnya. Jene Teke kembali dihadirkan yang katanya simbol kebudayaan malah sangat miskin gagasan dalam menunjukan identitasnya dalam meneguhkan kebudayaan. Ini dalam perspektif kultural. Dalam gerakan struktural dengan pendekatan sistemik, narasi ramah semacam tidak hadir untuk merawar dan menjaga kebudayaan bima. Budaya Bima bahkan absen dalam diskursus pembangunan dan sistem pemerintahan.
Dibidang pertanian, narasi untuk meneguhkan optimisme petani bima tak kunjung hadir. Malahan tiga tahun IDP-Dahlan sederet persoalan yang merusak optimisme menyeruak dipermukaan. Persoalan bibit kedelai, jagung, kelangkaan pupuk, bawang masih meninggalkan luka. Luka karena dugaan korupsi dan politisasi. Korupsi pengadaan bibit bawang merah yang katanya sudah dilaporkan ke KPK, hanya meninggalkan kerugian negara, yang membuat rugi, entah kenapa tak kunjung ada?.
Di Pulau Sumbawa dalam bidang pertanian, Kab. Bima merupakan penghasil jagung. Pemda dan Dinas terkait pasti memiliki data yang lengkap, mulai dari luasnya lahan tani, sampai pada produksi jagung tiap tahun. Yang tidak ada iyalah narasi untuk merawat optimisme petani jagung. Jangan bandingkan dengan Kab. Dompu dan Sumbawa. Kab. Dompu dan Sumbawa memiliki pabrik pengelolaan jagung, kab. Bima kapan?.
Faktual, bahwa dengan adanya pabrik pengelolaan dan industi olahan jagung, petani jagung bisa mendapatkan nilai tambah. Minimal mendapatkan standar harga. Jangan heran, bahwa Dompu dan Sumbawa dipilih untuk masyarakat Bima untuk menjual hasil jagungnya. Karena ada selisih harga. Tentu narasi yang harus dibangun memerlukan proses, dan tentu proses itu harus dipahami oleh pemda dan dinas terkait. Tiga tahun IDP Dahlan, narasi semacam itu absen. Malah menjadi ironi, politisasi dan korupsi “fakta sosiologis” yang masih menghantui petani kita. Penulis juga mempertanyakan output dari rutinitas Bupati ke luar daerah. Apakah hanya sekedar jalan-jalan untuk menghabiskan APBD?.
Dr. Zul Gubernur Terpilih, dalam salah satu visinya, memprogramkan pengadaan pabrik pengelolahan jagung. Pemda saya kira penting memahami, paling tidak ada ikhtiar bima ramah menjemput visi, dan komunikasi untuk memperjuangkan itu. Pengadaan pabrik pengelolaan jagung memerlukan narasi formal, Hal semacam ini, penting untuk masuk dalam RPJMD tahun 2019, disamping meyakinkan investor masuk ke daerah. Jangan sampai, pemda kita hanya sibuk menarasikan proyek dan pembagian proyek saja. Terobosan besar harus mulai dicetus, paling tidak saya dan masyarakat bisa memahami, inilah implikasi visi ramah. Semoga narasi revolusioner bisa hadir, di kantor baru.
Penulis membaca berita disalah satu media online bima, bahwasannya pencapaian kerja, syarat awal penetapan OPD dan SKPD. Kalau berita itu benar-benar faktual diucapkan oleh Pemda, tentu optimisme pembangunan akan kita jemput dan raih. Persoalan mis komunikasi pembangunan hari-hari ini ditengarai mis penempatan sumber daya. Bukan karena keahlian dan kompetensi, tapi karena kedekatan dan balas jasa pemenangan pilbub kemarin. Artinya pemda punya narasi memangkas nepotisme. Ini gambaran sederhana Bima handal menurut penulis.
Bima ramah tidak boleh tanpa tuan. Bima ramah harus di upayakan terus menerus, perlu ada sinergitas dari berbagai komponen. Perlu peka membaca kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Bima masa depan.
Penulis, konsisten menegaskan bahwa ruang kemajuan Bima dimulai dari tuanya (Pemimpinnya). Potensi krisis kepemimpinan harus dipangkas, sementara ruang untuk memperbanyak narasi progresif pembangunan, harus terkumpul. Itulah, dalil pentingnya Bupati dan Wabub memimpin gerakan sistemik kultural, sebagai sumber literasi pembangunan daerah.
Yang tidak kalah penting iyalah, perumusan grand narasi dari grand desainer pembangunan Bima. Tentu konsep pembaharuan (restorasi) harus diletakan sebagai spirit Bima Ramah. Hal sederhana, tapi disitulah pintu kemajuan. Bima adalah pintu peradaban, dan sudah sehausnya tetap berirama dalam ruang keadaban. Dan itu harus dimulai di Kantor baru.
Usia senja Bima ramah, harus diisi dengan gagasan pembaharuan. Tidaklah berlebihan, 2 tahun terakhir hanya diisi dengan penyelesaian konflik horisontal, dan sekiranya harus benar-benar diselesaikan. Dua tahun tersisa, harus ditebus dengan prestasi yang kontekstual. Tidak boleh lagi ada kasus korupsi bibit bawang merah, fiberglas, kedelai, yang mengusik nurani masyrakat di Kantor baru. Biarkanlah itu menjadi masa lalu di kantor lama, dan biarlah berlalu.
Sebagai anak muda Bima, tentu mengharapkan bima ramah terwujud. Saya kira sama dengan tujuan bima ramah seperti dalam LKPJ Bupati 2017. Semoga kantor baru, bisa menumbuhkan optimisme baru kita sebagai masyarakat Bima. (*)
Mataram, (4/9) ditulis dengan optimis.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
