Pemerintahan

Peringati HAN, BPN Kabupaten Bima Gelar Upacara

Bima, Bimakini.- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima,  menggelar Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional (HAN) Tahun 2018, Senin (24/9). Bertindak sebagai pembina upacara Kepala BPN Kabupaten Bima, Moh Gholib Syaifuddin, A. Ptnh dan  diikuti pegawai ATR/BPN.

Hadir juga purnawirawan BPN Bima, peserta penerima sertifikat bidang tanah serta masyarakat.

Kepala kantor ART/BPN Kabupaten Bima, Moh Gholib Syaifuddin, A Ptnh, membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, Sofian A Djalil. Dikatakannya, HUT Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2018 ini, mengangkat Tema “Tanah dan Ruang Untuk Keadikan dan Kemakmuran”.

Ini, kata dia, mengandung makna, tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadilan dan kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha maupun negara.

“Dalam upaya peningkatan kualitas rencana tata ruang di Indonesia, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku disetiap daerah,” ujarnya.

Kata dia, dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkatkan. Selanjutnya masyarakat berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang pengawasan implementasinya.

Berkenaan dengan legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang jumlah bidangnya seluruh Indonesia sekitar 126 juta bidang. Diharapkan tahun 2025 seluruh bidang tanah telah terdaftar. Untuk melaksanakan percepatan PTSL  diperlukan optimalusasi penggunaan teknologi terkini, sejalan dengan modernisasi pelayanan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang /BPN Kementrian ART/BPN.

“Pembangunan infrastruktur adalah persyaratan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Internasional serta berkembangnya investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah,” terangnya.

Lanjutnya, Undang-undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang cepat dan pasti. Oleh karena itu, dukungan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi lainnya menentukan suksesnya pengadaan tanah dimaksud.

Dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat, kata dia, pemerintah telah merencanakan program reforma Agraria. Berkenaan dengan permasalahan dan sengeketa pertahanan yang dihadapi, perlu penanganan dan penyelesaian secara komprehensif.

“Karena banyak kasus sengketa maupun perkara pertanahan sudah banyak berlarut-larut dan menyita waktu. Harapannya tentu dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah melalui PTLS dalam mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari,” jelasnya.

Penerapan layanan terintegrasi ke dalam online single submission sudah dimulai untuk layanan izin lokasi, pertimbangan tehnis pertahanan, informasi rencana detil tata ruang dan pengaturan zonasi.

“Kedepan kita berharap agar semua jenis layanan dapat dilaksanakan secara elektronik, apa yang sudah ada saat ini harus terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas layanan juga dengan melakukan terobosan dan inovasi-inovasi,” ujarnya.

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, kata dia, sedang disiapkan sistim penilaian kinerja berdasarkan Key Performance Indicators (KPI) yang akan menjadi dasar kementrian ATR/BPN dalam melaksanakan rotasi dan promosi pegawai. Sehingga rotasi dan promosi menjadi adil bagi pemgembangan karier setiap pegawai. (MAN)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 33
    Shares
To Top