Mataram, Bimakini.- Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D membuka Rapat Koordinasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa, di Hotel Grand Lagi, Rabu (12/9/2018).
Sekda berharap seluruh perumahan warga terdampak gempa dapat segera dibangun. Karena itu, Ia meminta rapat tersebut dapat menghasilkan rancangan program Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca gempa di kabupaten kota terdampak. Sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan harapan dari masyarakat terdampak.
Sekda menjelaskan, sesuai Inpres Nomor 5 tahun 2018, masa rekonstruksi paling lambat selama 6 bulan. Dalam masa itu, diharapkan semua perumahan warga dapat terbangun. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat terdampak yang masih tinggal di tenda-tenda darurat.
Sekda menegaskan, saat ini yang menjadi prioritas utama pemerintah adalah pembangunan sekolah dan fasilitas sosial seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas ekonomi dan perkantoran. Sehingga proses belajar anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, aktivitas perkantoran dan roda perkonomian masyarakat dapat berjalan dengan normal kembali.
Sementara itu Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Ir. Harmensyah mengatakan ada lima sektor target rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang fokus akan dilakukan pemerintah. Diantaranya, sektor pemukiman, meliputi verifikasi rumah warga terdampak dan pembangunan infrastruktur, sektor enokomi produktif, meliputi pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Sektor sosial meliputi pembangunan fasilitas pendidikan, agama dan kesehatan dan lintas sektor meliputi pembangunan perkantoran yang rusak agar proses pelayanan publik dapat segera berjalan dengan baik.
Ia juga menjelaskan data hasil sementara rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan data dari kepala Bappeda masing-masing kabupaten kota terdampak, kerusakan sebesar Rp 12,40 triliun, kerugian sebesar Rp 2,49 triliun dan kebutuhan sebesar Rp 10,19 triliun. Data itu meliputi sektor perumahan, sektor infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi produktif dan lintas sektor.
“Saya berharap perencanaan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera diselesaikan, agar segera dapat dibawa pada rakor tingkat pusat di Kemenko PMK yang dipimpin Menteri Puan Maharani dan di persentasikan oleh Gubernur NTB,” ungkapnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan dan selaku Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan dampak bencana Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sony B. Harmadi, beserta seluruh jajaran OPD Provinsi NTB dan Kepala Bappeda kabupaten kota terdampak musibah gempa. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
