Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

BPK Mulai Periksa Belanja Modal OPD

Kota Bima, Bimakini.- Saat ini Tim BPK Provinsi NTB melakukan pemeriksaan belanja modal setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Bima. Pemeriksaan mulai dilakukan Kamis, (18/10). Hal itu disampaikan Kepala BPKAD Kota Bima Zainuddin.

Pemeriksaan BPK  tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun, terutama diakhir tahun anggaran. “Berdasarkan surat tugas dari BPK Provinsi NTB, mereka akan bekerja selama 30 hari ke depan untuk memeriksa anggaran belanja modal setiap OPD, yang bersumber dari dana APBD,” ujarnya.

Pemeriksaan, kata dia, dimulai Kamis (18/10). Mereka akan memeriksa secara terperinci laporan OPD yang memiliki anggaran belanja modal selama tahun 2018 berjalan.

“OPD diminta untuk kooperatif, dengan memberikan dokumen sesuai yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa, guna membantu kelancaran pemeriksaan,” katanya.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Dijelaskannya, prosedur, tim BPK itu akan memeriksa belanja modal seperti pekerjaan fisik. Contoh anngaran pembukaan aspal jalan dari Dinas PUPR, kemudian perbaikan fisik gedung sekolah di Dinas Dikbud atau OPD yang mempunyai proyek fisik.

“Semoga dalam bertugas memeriksa belanja modal tersebut, dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Maka dari itu kami pastikan, selama bekerja tim BPK akan selalu dibantu oleh Pemerintah Kota Bima, agar selama bertugas dapat bekerja dengan baik dan berjalan lancar,” imbuhnya.

Zainuddin menambahkan,  jika semua pemeriksaan tersebut rampung. Maka selanjutnya BPK NTB akan memeriksa dan mengkroscek kembali dokumen yang diberikan tersebut. Sehingga pada akhirnya pemeriksaan selesai.

“Untuk hasil pemeriksaan dari Tim BPK, tentu akan dikabarkan setelah pekerjaan rampung selama 1 bulan sesuai surat tugas yang dimiliki,” tambahnya. (DED)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Bima kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kabag...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima di bawah kepemimpinan Bupati Bima,  Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Drs. H....

Pemerintahan

Kota Bima,  Bimakini.- Tim BPK RI Perwakilan Mataram mulai melakukan Pemeriksaan  atau audit pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Bima tahun anggaran 2018. Kepala BPPKAD...

Hukum & Kriminal

Bima, Bimakini.- Wacana pindah pusat pemerintahan ibukota Kabupaten Bima di kantor persiapan di Kecamatan Woha terus bergulir. Hanya saja, tidak sepadan dengan kondisi fisik...