Rakor yang membahas masalah bawang merah.
Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri memimpin rapat koordinasi (Rakor) terkait anjloknya harga bawang merah dan mahalnya obat-obatan. Selain itu, tingginya biaya produksi, sehingga berdampak meruginya para petani.
Rapat dilakukan di ruang kerja Bupati Bima, Kamis (11/10), dihadiri oleh Ketua DPRD dan anggota, Kapolres, Dandim 1608 Bima, Kadis Pertapa, pejabat Setda Kabupaten Bima, Distributor Pupuk, pedagang, penangkar serta petani bawang merah. Selain itu, hadir pula perwakilan pemerintah pusat yakni, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sementara perwakilan pemerintah provinsi dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) Holtikultura.
Salah seorang petani Desa Ngali Kecamatan Belo, Dhony, menyampaikan keluhan petani. Diantaranya meroketnya harga pupuk, obat – obatan dan pestisida. “Bahkan jauh melampaui ketentuan harga yang telah ditetapkan Pemerintah,” katanya.
Selain itu, petani lainnya, Iwan, warga yang sama, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memikirkan serta memformula regulasi produksi obat – obatan dan pestisida dikelola oleh BUMN. Agar kualitas dan kuantitas produk dapat selalu terjamin dan juga terdistribusi secara optimal.
Lanjut Iwan, bahwa pestisida yang kini dimanfaatkan oleh para petani mutunya dirasakan maksimal hanya dalam 1 sampai 2 periode tanam. “Selebihnya sudah tidak memiliki pengaruh yang berarti dalam proses pertanian bawang merah,” bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Arfan Ilyas, Korlap Aksi beberapa waktu lalu, menyampaikan, beberapa keinginan petani bawang merah. Yakni pembangunan gudang penampung bawang merah, menghadirkan perusahaan pengolahan bawang merah.
Selain itu pengawalan Permendagri Nomor 96 Tahun 2018, pengawasan Distribusi Pupuk dan Obat – obatan melalui Komisi Pemantau serta Proteksi Kualitas Obat – obatan dengan penyiapan Laboratorium,” tegas Iwan.
Terkait anjloknya harga bawang merah, Anggota Komisi II Duta PKS, Syaiful, mengatakan, dalam mengatasi anjloknya harga komoditi bawang merah perlu intervensi secara langsung dari pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 96 Tahun 2018 tertanggal 19 September 2018 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di tingkat Konsumen.
“Sedangkan terkait dengan harapan diproduknya regulasi daerah oleh DPRD Kabupaten Bima yang di dalamnya mengcover proteksi dan stabilisasi harga produk dan kebutuhan yang menopang pertanian masyarakat secara berkesinambungan,” ucap anggota dewan itu.
H Ibrahim selaku Distributor Pupuk Bersubsidi, menyampaikan, sebenarnya tidak ada kelangkaan Pupuk. Namun muncul beberapa masalah yang berpengaruh, yakni pemanfaatan pupuk dan obat-obatan yang kurang efisien dan berimbang. Hal inilah yang menimbulkan distorsi antara hitungan kebutuhan pupuk yang awalnya disesuaikan dengan jumlah lahan dan kelompok pemanfaat.
“Permasalahan lain yang disinyalir adalah pupuk yang seharusnya dimanfaatkan oleh petani lingkup Kabupaten Bima malah dibawa keluar wilayah oleh petani yang menggarap lahan di luar Kabupaten Bima,” terangnya.
Khusus permintaan petani terkait pembangunan gudang penampung, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Gatut Sumbogodjati, menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi pendirian gudang penampung produk bawang merah di Kabupaten Bima. Menurutnya hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi proteksi kesediaan stok dan kualitas produk serta memotivasi peningkatan produksi.
Dia juga meminta Pemkab Bima untuk segera menyusun proposal terkait dengan pembangunan gudang tersebut. Diimbau Gatut Sumbogodjati, para petani untuk tetap menjaga harmoni dan prasangka baik kepada pemerintah baik pusat maupun daerah.
“Karena hal tersebut akan memudahkan proses koordinasi guna mengkomunikasikan berbagai persoalan dan kebutuhan serta kebijakan bagi masyarakat tani itu sendiri,” ungkap Gatut.
Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa Pemkab Bima senantiasa memiliki keberpihakkan terhadap petani. Sehingga semua permasalahan petani akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dengan mengintensifkan koordinasi melalui Kementerian terkait. “Kehadiran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan merupakan salah satu bentuk hasil dari koordinasi tersebut,” ujar Bupati.
Komitmen untuk menjamin kelangsungan aktivitas pertanian juga diwujudkan dengan menempuh langkah – langkah sesuai kewenangan dan kemampuan daerah yakni memastikan ketersediaan air, obat-obatan serta pupuk. “Mengendalikan distributor serta memastikan tidak adanya penimbunan stok pupuk dan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan petani yang berdampak pada kelangkaan dan melonjaknya harga melalui pengawasan dan penindakan tegas atas pengecer yang membandel,” tutur Dinda.
Disampaikan pula, rasa prihatin kepada masyarakat tani dan menghimbau agar tetap bersabar serta tidak menyurutkan aktivitas pertaniannya. Sembari menunggu hadirnya solusi yang dapat menormalisasi harga komoditi pertanian serta kebutuhan-kebutuhan lain yang menopangnya.
Selaku Bupati, dirinya memberi attensi kuat kepada para KUPT Pertanian untuk lebih peka dalam mengidentifikasi serta menyusun pelaporan secara berjenjang terkait dengan problema masyarakat Tani.
Bupati sangat mengapresiasi bentuk – bentuk penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat, terutama elemen pemuda dan mahasiswa. Diyakini bahwa semua itu merupakan refleksi dari keinginan untuk lebih maju dan berdaya serta menyokong pemerintah daerah untuk semakin memaksimalkan ikhtiar dalam melayani masyarakat. (YAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
