Opini

Hutan Gundul: Pemda Ambur-Adul

Oleh: Satria Madisa
(Kader HMI Cabang Mataram)

Bukan soal bertani jagung. Rakus dan serakahnya masyarakat, bukan soal tidak sadar lingkungan. Tapi soal miskin dan himpitnya cinta, narasi, dan sikap yang jelas dari Pemerintah Daerah. Inilah motif penggundulan hutan tutupan, diberbagai daerah di Kabupaten Bima Ramah.

Satria Madisa

Dihutan gundul ada mafia terorganisir ‘illegal logging’, bahaya kerusakan lingkungan, sampai pada ancaman banjir dan longsor. Dihutan gundul ada bukti sikap apatisnya pemerintah daerah dan penegakan hukum. Dan sekarang mari kita lihat (Donggo dan Parado) dibabat. Dibabat hutannya oleh manusia picik (mafia terorganisir) serta masyarakat untuk kebutuhan bertani.
Kota Bima pernah mendapatkan bencana banjir. Nyawa masyarakat direnggut, psikologi masyarakat terganggu, serya kerugian daerah. Beramai-ramai kita salahkan jagung ‘petani jagung’ beramai-ramai kita salahkan ‘banjir kiriman kabupaten’.
Sila-Bolo 2017 dilanda banjir. Karena atasnya (Donggo) hutanya dibabat. Dan 2018 hutan tutupan masih dibabat, Sila-Bolo dan sekitarnya berpotensi tenggelam. Mengutip Status Facebook Zainal Arifin(Oknum Pemda). Kerusakan lingkungan, dan kerusakan masyarakat berpotensi hadir, menjelang musim hujan.

Gundul Karna Bertani Ataukah Mafia Illegal Logging

Titik fokus hutan gundul. Dalilnya apakah karena petani jagung, yang terusan membuka lahan, ataukah karena mafia illeggal logging. Studi kasusnya Donggo dan Parado. Publik harus menjawab. Pemda harus bersikap.

Kawasan Hutan Tutupan Donggo sekarang dibabat. Sila-Bolo berpotensi tenggelam. Sementara Parado, bahkan lebih parah. Penulis tidak punya kompetensi mengukur kualitas dan kuantitas kerusakannya. Tapi ada baiknya kita cermati fakta sosial tempo dulu.
Hari-hari yang lalu, sekelompok masyarakat Donggo, tepatnya masyarakat Desa Mbawa melaporkan Pak Kades Mbawa ke Polres Kabupaten Bima terkait dugaan Illegal logging di Desa Mbawa. Tapi entah kenapa, belum mendapatkan kepastian. Prosesnya bagaimana?

Bupati Bima katanya akan serius memberantas Illegal logging di Kabupaten Bima?. Jejak digitalnya bisa kita lihat dimedia massa. Entah, komitmen ini serius atau tidak, publik bisa menilai. Menurut penulis: Komitmen untuk tidak serius.

Penulis sependapat, mafia pembabatan hutan itu terorganisir. Masalahnya, kepada siapa masyarakat mengharap pemutusan mata rantai mafia ini?. Kepada Polres Bima, Kepada Pemda Bima? Hari-hari ini, hutan dibabat, siapakah yang harus bertanggungjawab? Hal yang harus kita gugat, sejauh mana komitmen Bupati dan Pemda memutus mata rantai illegal logging di Kabupaten Bima. Inipun jika faktor illegal logging pemicu pembabatan hutan.

Hutan gundul, nalar kita mengarah kepada illegal logging, pelakunya nyaris publik tidak tahu.
Logika petani cukup sederhana. Mengingat hanya sektor pertanian, yang bisa diandalkan. Memperbanyak ladang garapan. Nalar petani, mengkonfirmasi, dengan terusan membuka hutan. Bahkan hutan tutupan sekalipun. Secara Hukum salah, apalagi dampaknya cukup besar. Banjirlah, kerusakan lingkunganlah, bahkan longsor.

Masyarakat gak bisa berkreativitas, berinovasi. Akhirnya hanya bertani, dan membuka terusan lahan garapan untuk bertani. Logis dan realistik. Karena dengan jalan itu, kebutuhan akan pendidikan, ekonomi, dan biologis terpenuhi. Karena gak ada jalan lain. Itupun lazimnya sekali setahun. Lagi-lagi jika faktor gundulnya hutan, karena salah masyarakat yang bertani.

Setelah rusak, hutanya sudah gundul (Donggo dan Parado) Bupati menghimbau, jaga kelestarian Hutan. Mengutip stekmen Bupati Bima, (08/9) di media online Bima. Setelah publik resah, Bupati tampil dimedia massa. Memang hebat Bupati Bima.
“Pak camat, jaga kelestarian hutan, karena dibabat warga, jaga kelestarianya”. Ujarnya, singkat.
Jangan hobinya jalan-jalan keluar daerah saja Bupati. Perhatikan tiap sudut wilayahnya, gandeng Dinas terkait, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lihatlah bagaimana wilayahnya. Subur, ramah, ataukah, gundul, dan sebentar lagi banjir. Biar gak ada istilah “Banjir kiriman kabupaten” dan kita rusak citranya.

Kalau narasinya gak cukup, gandeng pihak yang kompeten. Kalau miskin narasi, undang pihak yang memiliki narasi. Kalau tidak bisa, suplai senyum bisa diberikan kepada masyarakat. Semoga senyum itu, bisa memberikan kesadaran mafia dan masyarakat untui berhenti membabat hutan. Itupunn kalau ruang inovasi, kretifitas, dan pemberdayaan masyarakat gak bisa dilakukan.

Hutan Donggo Dibabat, Sila-Bolo berpotensi tenggelam. Dalilnya jelas, pengalaman 2017. Tentu, masyarakat Donggo tidak salah, dan gak bisa dikambing hitamkan, manakala banjir terjadi banjir lagi. Begitupun di Parado.
Tentu kami tidak ingin menjadi “duri dalam daging” manakala banjir terjadi. Sekarang Umi Dinda kalau tidak merasa keliru, Panggil dan evaluasi camat Donggo. Saya sarankan dipecat. Polres Kabupaten Bima panggil dan evaluasi Polsek Donggo. Satpol PP Kab. Bima panggil Satpol PP Kec Donggo. Dinas Kehutanan Panggil UPT Kehutanan Donggo!. Langkah yang sama harus diterapkan di Parado.

Kami tunggu, sikapnya. Kelak kami tidak ingin dilabeling, saat banjir terjadi di Bolo, kita menyebut banjir kiriman dari ‘Donggo’.

Bupati Bima, harus menjadi tempat yang teduh, masyarakat bima untuk mencari keadilan. Kantornya iyalah rumah kebijaksanaan. Sikapnya berpihak pada masyarakat. Dan langkahnya jelas untuk kemaslahatan bersama.
Mata rantai illegal logging harus diputus. Penegakan hukum, harus serius. Pemberdayaan dan sosialisasi kemasyarakat, serta upaya-upaya rill untuk reboisasi harus dilakukan secara serius. Sebagai penutup, tulisan awal ini, kerja terpadu lembaga terkait harus disinergikan. Dan mutlak, Pemda tidak bisa menjadi penonton, ditengah ancaman kerusakan lingkungan terbuka lebar. Bima ramah itu, lingkungannya asri dan sejuk, dan bebas hutan gundul. (*)

Mataram 8/10 ‘Catatan Dalam Kegelisahan’.

Share
  • 182
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top