Ririn Kurniawati, ST
Kota Bima, Bimakini.- Polemik tentang lokasi relokasi korban banjir di Sambinae I, belum menemukan solusi. Selain sorotan, dinas terkait, seperti Dinas Perkim menilai sudah sesuai.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, melalui Kabid Cipta Karya, Ririn Kurniawati, ST mengaku, lahan tersebut butuh pematangan. Namun sampai saat ini belum dialokasikan anggaran.
Dijelaskannya, untuk rencana pematangan lahan relokasi di Sambinae dibutuhkan anggaran mencapai Rp 1,1 miliar. “Perencanaan pematangan sudah dihitung,” ujarny, Selasa (9/10).
Namun, kata dia, untuk tahun anggaran 2018, belum tersedia untuk pematangan lahan tersebut. Termasuk dalam APBD Perubahan 2018, tidak dianggarkan, karena keterbatasan dana.
Dia juga tidak bisa memastikan, apakah, APBD 2019 akan dialokasikan atau tidak. Karena hal itu bukan ranahnya untuk mengalokasikan atau tidak.
Tambah Ririn, tugas Dinas PUPR sendiri, menyediakan sarana dan prasarana umum saja. Untuk pembangunan rumah warga relokasi ada pada Kelompok Masyarakat (KM).
Saat ini, kata dia, yang akan dilaksanakan untuk relokasi korban banjir di lahan Jatibaru. Sementara di Sambinae belum bisa dilakukan, terkait hal tersebut. Kerana sepenuhnya pelaksanaannya di BPBD.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Prospera Consulting Enginers sebagai konsultan rehab rekon pascabanjir menilai lahan yang berada di Kelurahan Sambinae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, tidak layak. Lahan seluas 3 hektar merupakan bekas pengerusakan gunung dan berada di bagian timur perumahan Sambinae.
Bahkan sebelumnya sudah ada penolakan oleh warga setempat atas rencana lahan itu sebagai relokasi korban banjir. Bahkan jajaran DPRD Kota Bima pun sebelumnya sudah melihat kondisi lahan tersebut.
Karena, dilihat dari kondisi lahan sangat tidak layak. Mulai dari ketinggian lahan yang dapat berpotensi terjadinya longsor dan mudah terkena angin kencang.
Selain itu juga, akan muncul masalah akses air bersih. Karena di perumahan Sambinae saja dimusim kemarau kesulitan air bersih.
Belum lagi, soal akses jalan. Sampai saat ini tidak ada akses jalan yang layak, terlebih ke lahan relokasi, karena posisinya yang tingginya.
Untuk lahan lainnya, seperti Jatibaru sangat layak. Saat ini sedang proses pembangunan awal 32 unit dari 72 rumah bagi warga relokasi dari Kelurahan Sarae dan Melayu.
Selain di Jatibaru, lokasi di Kelurahan Oi Fo’o juga sudah disurvei dan layak. Selain lahan yang rata, juga tersedia air bersih. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
