Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pendidikan

Siswa Miskin tidak dapat PIP, Orang Tua Sampai Menangis

Pertemuan Komunitas Sekolah yang berlangsung di SDN Pandai, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Senin (22/10).

Bima, Bimakini.- Program Indonesia Pintar (PIP) dihajatkan pemerintah untuk  siswa yang tidak mampu. Namun, dalam kenyataannya, program  tersebut banyak tidak tepat sasaran. Seperti dialami oleh siswa yang ada di SDN Pandai dan SDN Donggobolo, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Banyaknya siswa miskin yang tidak dapat PIP, terungkap dalam pertemuan  Komunitas Sekolah, Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Kabupaten Bima, di SDN Pandai, Senin (22/10).

Hadir dalam pertemuan itu, Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Woha, A Haris Nasution, Kepala SDN Pandai, Ismail, SPd, Kepala SDN Donggobolo, Warkah, Sekretaris Desa Donggobolo, Suryadin, BPD, Komite Sekolah, dan lainnya.

Pertemuan yang difasilitasi SOLUD, YAPPIKA dan didukung Uni Eropa, membahas berbagai hal tentang persoalan pendidikan selama ini. Salah satunya PIP yang dianggap pendataannya bermasalah.

Pasalnya, siswa yang tidak diusulkan, justru mendapatkannya. Apalagi dari keluarga berada yang seharusnya tidak menerima.

“Bahkan orang tua siswa yang miskin sampai datang ke rumah, menangis, mengapa anaknya tidak mendapatkan PIP,” ujar Kepala SDN Donggobolo, Warkah.

Padahal, kata dia, data yang dimasukkan dalam DAPODIK sudah jelas, mana siswa yang mampu dan tidak. Diduga pendataan yang dilakukan bermasalah dan ada unsur kesengajaan.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Hal sama diakui Kepala SDN Pandai, Ismail, SPd, kondisi yang sama dialami siswanya. Orang tua pun protes dengan kenyataan tersebut.

Sejumlah pihak dalam pertemuan itu, menduga ada yang bermain dengan persoalan data. Pemerintah desa dianggap berperan dalam pengusulan data siswa miskin.

Namun, Sekretaris Desa Donggobolo, Suryadin membantahnya. Dia mengaku pihaknya tidak mengetahui soal pendataan PIP.

Ada yang menganggap pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial.  Namun, dalam pertemuan itu berharap, pendataan lebih lanjut harus sesuai dengan kenyataan kondisi siswa, sehingga tidak kecemburuan sosial.

Sementara itu, Kepala  UPT Dinas Dikbud Kecamatan Woha, A Haris Nasution, mengaku pihaknya tidak terlibat dalam pendataan PIP. Dia juga menyayangkan adanya masalah pendataan, sehingga ada siswa miskin yang tidak mendapatkan serta justru sebaliknya.

Sementara itu, Policy Advocacy Compaign Pro-InQluEd Bima  A Anas mengatakan, pertemuan Komunitas Sekolah ini untuk melihat bagaimana potret pendidikan. Dibutuhkan advokasi untuk menata pendidikan di Bima, baik kebijakan maupun anggaran.  (IAN)

Iklan. Geser untuk terus membaca.
Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Lantaran anaknya tidak tercakup untuk mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP), warga Desa Tambe Kecamatan Bolo, Basa, mengancam Guru SMPN 4 Bolo,...

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Saat ini di Kecamatan Woha kekurangan guru ASN untuk sekolah dasar sekitar 100 orang.  Kurangnya guru berstatus ASN itu sejak adanya moratorium...

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Bupati Bima, Hj Indah Dhamayanti Putri membuka Sosialisasi dan Fasilitasi Program Indonesia Pintar ( PIP) Tingkat SD dan SMP Se- Kabupaten Bima...

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.- Sebanyak 175 sisiwa/siswi SDN dan SMPN di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Mereka...

Pendidikan

Kota Bima, Bimakini.- Bantuan pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) tahap tiga diserahkan Kepala SDN 14 Kota Bima pada 30 Siswa setempat, Kamis (31/8/2017). Penyerahan...