Pertemuan Komunitas Sekolah yang berlangsung di SDN Pandai, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Senin (22/10).
Bima, Bimakini.- Program Indonesia Pintar (PIP) dihajatkan pemerintah untuk siswa yang tidak mampu. Namun, dalam kenyataannya, program tersebut banyak tidak tepat sasaran. Seperti dialami oleh siswa yang ada di SDN Pandai dan SDN Donggobolo, Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Banyaknya siswa miskin yang tidak dapat PIP, terungkap dalam pertemuan Komunitas Sekolah, Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Kabupaten Bima, di SDN Pandai, Senin (22/10).
Hadir dalam pertemuan itu, Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Woha, A Haris Nasution, Kepala SDN Pandai, Ismail, SPd, Kepala SDN Donggobolo, Warkah, Sekretaris Desa Donggobolo, Suryadin, BPD, Komite Sekolah, dan lainnya.
Pertemuan yang difasilitasi SOLUD, YAPPIKA dan didukung Uni Eropa, membahas berbagai hal tentang persoalan pendidikan selama ini. Salah satunya PIP yang dianggap pendataannya bermasalah.
Pasalnya, siswa yang tidak diusulkan, justru mendapatkannya. Apalagi dari keluarga berada yang seharusnya tidak menerima.
“Bahkan orang tua siswa yang miskin sampai datang ke rumah, menangis, mengapa anaknya tidak mendapatkan PIP,” ujar Kepala SDN Donggobolo, Warkah.
Padahal, kata dia, data yang dimasukkan dalam DAPODIK sudah jelas, mana siswa yang mampu dan tidak. Diduga pendataan yang dilakukan bermasalah dan ada unsur kesengajaan.
Hal sama diakui Kepala SDN Pandai, Ismail, SPd, kondisi yang sama dialami siswanya. Orang tua pun protes dengan kenyataan tersebut.
Sejumlah pihak dalam pertemuan itu, menduga ada yang bermain dengan persoalan data. Pemerintah desa dianggap berperan dalam pengusulan data siswa miskin.
Namun, Sekretaris Desa Donggobolo, Suryadin membantahnya. Dia mengaku pihaknya tidak mengetahui soal pendataan PIP.
Ada yang menganggap pendataan dilakukan oleh Dinas Sosial. Namun, dalam pertemuan itu berharap, pendataan lebih lanjut harus sesuai dengan kenyataan kondisi siswa, sehingga tidak kecemburuan sosial.
Sementara itu, Kepala UPT Dinas Dikbud Kecamatan Woha, A Haris Nasution, mengaku pihaknya tidak terlibat dalam pendataan PIP. Dia juga menyayangkan adanya masalah pendataan, sehingga ada siswa miskin yang tidak mendapatkan serta justru sebaliknya.
Sementara itu, Policy Advocacy Compaign Pro-InQluEd Bima A Anas mengatakan, pertemuan Komunitas Sekolah ini untuk melihat bagaimana potret pendidikan. Dibutuhkan advokasi untuk menata pendidikan di Bima, baik kebijakan maupun anggaran. (IAN)
