Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Uni Eropa Dukungan Tata Kelola dan Akuntabilitas Pendidikan Dasar

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Bagian OPA Setda Kabupaten Bima, Kamis.

Bima, Bimakini.- Uni Eropa bekerjasama dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) mendukung tata kelola dan akuntabilitas pendidikan dasar di Indonesia, termasuk  Kabupaten Bima.  Program ini melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik.

Yappika sendiri adalah lembaga pengelolaan Program Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas di Indonesia. Atau Promoting Civil Society-led Initiatives for Inclusive and Quality Education in Indonesia/Pro-InQluEd.

Dalam program ini, Yappika bermitra dengan tiga organisasi lokal. Yaitu GEMAWAN di Kabupaten Sambas, SOLUD di Kabupaten Bima, dan Yayasan Bahtera di Kabupaten Sumba Barat.

Policy Advocacy Compaign Pro-InQluEd Bima ,  Anas saat pertemuan persiapan di Ruang Kerja Kabag Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur (OPA)  Setda Kabupaten Bima menjelaskan,  kehadiran program ini untuk mempromosikan tata kelola dan akuntabilitas yang baik di sektor pendidikan dasar di Indonesia. Salah satunya  melalui keterlibatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses pembangunan publik.

Dikatakan Anas,  sebelumnya  21 Juni 2018 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama  antara YAPPIKA-ActionAid dengan Ditjen Dikdasmen Kemdikbud.        “Sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya dokumen perjanjian kerjasama tersebut,  maka perlu diadakan pertemuan dengan jaringan masyarakat sipil (CSO)  untuk membahas rencana kerja dan sinergi Program Pro-InQluEd,” terang Anas, Kamis (18/10).

Diungkapkannya, sudah dilakukan tiga  kali pertemuan dengan para pemangku kepentingan  pemerintah. Seperti kepala sekolah, UPTD Kecamatan, OPD terkait.

Pertemuan Kamis (18/10) dengan stakeholder pemerintah daerah, Dinas Dikbudpora, Dikes, Disdukcapil, Diskominfostk, RSUD, Bagian OPA Setda. Tujuannya,  untuk  menyamakan persepsi tentang mekanisme kerja,  kelembagaan dan pemetaan tugas yang akan dilaksanakan.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Disamping memahami tentang Program Pro-InQluEd di Kabupaten Bima, pertemuan Kamis terebut juga memyepakati dibentuknya pusat pengaduan pelayanan publik tingkat Kabupaten Bima.

Rangkaian pertemuan tersebut diharapkan lebih memperkuat komitmen dan kerjasama dalam mendorong Program Promosi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Inklusif dan Berkualitas.  Juga agar stakeholder pemerintah selalu konsisten dalam pengawal proses pelaksanaan program selanjutnya di Kabupaten Bima. (YAN)

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Dompu, Bimakini. – Untuk meningkatkan kualitas Kepala Desa (Kades) dalam pengelolaan ADD/DD, serta agar menjalankan roda pemerintahan sesuai aturan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan...

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.-  Beberapa waktu lalu, Program Koordinator SOLUD NTB, M Qadafi,  mempertanyakan soal pemberlakukan Pembatasan  Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) tingkat Kota Bima. Oleh...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemkot Bima melalui Jubir Covid-19 menegaskan, penerapan Pembatasna Sosial Berkala Kelurahan (PSBK) sampai Perwali dicabut, bukan 14 hari.  Hal itu menanggapi...

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.- Terhitung Jum’at (29/5) pemberlakukan PSBK telah lewat empat hari dari  jadwal 14 hari. Namun belum jelas hasil evaluasinya. Pemberlakuan PSBK sesuai...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana non-alam COVID-19 harus dibuka ke publik. Sejauh ini Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB, tidak...