Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE
Kota Bima, Bimakini.- Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan pidato penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Penyampaian itu saat Rapat Paripurna DPRD Kota Bima, Senin malam (19/11).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indra Wirawan, S.Adm. Hadiri Sekda Kota Bima, Drs H Muhtar Landa, MH bersama sejumlah pimpinan OPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima.
Wali Kota menyampaikan, rapat paripurna ini memiliki makna strategis. Karena penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan langkah awal Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam merealisasikan janji politik sepanjang periode 2018–2023.
“Harapan perubahan pembaharuan dan percepatan pembangunan di Kota Bima menuntut kita untuk segera bergegas menyusun program dan perencanaan anggaran secara profesional dan berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Lanjutnya, perspektif pemikiran Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah mendukung terlaksananya 9 bidang prioritas pembangunan Kota Bima tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Bima tahun 2019. Yaitu pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang seni budaya, peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, reformasi birokrasi dan pelayanan public, pemantapan infrastruktur dan perumahan rakyat, penanggulangan bencana serta pembangunan bidang agama.
Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, kata dia, menjadi prioritas sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, rancangan APBD tahun anggaran 2019 mendorong dan mengakomodir sekaligus menjawab tuntutan serta perkembangan kebutuhan masyarakat yang harus dan segera ditindaklanjuti.
Sejalan dengan hal tersebut, kata dia, Pemerintah Kota Bima dalam rancangan APBD tahun anggaran 2019 mengemukakan program prioritas. Memperhatikan 5 prioritas pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan. Serta stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.
Penganggaran pengeluaran, kata dia, harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dan atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD.
Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, tetap mengedepankan pola APBD berimbang. Mengutamakan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel serta berbasis kinerja.
Raperda APBD 2019 ini selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD Kota Bima untuk dilakukan penilaian dan evaluasi. Sekaligus mendapatkan saran dan solusi guna penyempurnaan, dan selanjutnya dijadikan bahan pada pembahasan lebih lanjut. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
