Sudirman DJ
Kota Bima, Bimakini.- Tidak ingin proses verifikasi dan validasi data honorer K2 karut marut, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH mengingatkan agar BKSDM lebih teliti. Karena pendataan ini akan berdampak pada penganggaran pada APBD Kota Bima Tahun 2019.
“Jangan sampai pemerintah menggelontorkan anggaran besar, pada akhirnya banyak honor K2 sebenarnya tidak berhak dan tidak memenuhi syarat ikut didalamnya. Belum lagi soal lambannya verifikasi dan validasi dilakukan saat ini, sehingga berimbas pada pembahasan anggaran APBD 2019,” ujarnya mengingatkan, Rabu (28/11).
Untuk itu, kata duta Partai Gerindra ini, BKSDM harus melakukan verifikasi dan validasi yang jelas. Jangan sampai menambah jumlah honorer K2, apalagi menggantinya dengan yang baru.
“Harusnya jumlahnya berkurang jumlah honorer K2, jangan malah jumlahnya bertambah. Apalagi sudah ada jadi ASN, ikut keluarga di luar daerah atau kerja ditempat lain,” ingatnya.
Kata dia, dalam proses validasi benar-benar di cros cek kebenarannya. Terlebih juga bagi honorer yang diketahui selama bertahun-tahun tidak pernah masuk kerja, malas atau meninggalkan tugas sangat lama.
Pemerintah, kata dia, tidak mau memberikan gaji pada pegawai malas. “Jangankan honorer, ASN saja yang malas disanksi berat, bahkan dipecat kalau malas. Agar ada rasa keadilan, yang rajin dan profesional menjalankan tugas diberikan honor Rp 1 juta,” katanya.
Untuk itu, dia meminta, agar OPD dan BKSDM tegas. Apalagi mendapat laporan dan sudah memegang data, bahwa ada salah satu sekolah, oknum guru honorer tidak pernah masuk mengajar selama bertahun-tahun, namun dalam absensi tetap hadir. Teryata yang mengabsen guru tersebut adalah ibunya sendiri, yang mengajar di sekolah itu.
Menurutnya, ini penting untuk ditindak lanjuti oleh BKSDM, agar tidak hanya fokus pada absensi saja. Selanjutnya, akan melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam menindaklanjuti hasil verifikasi. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
