Oleh: Satria Madisa
Masih ingatkah kita “Sungai Dalam Desa”? Sebuah istilah yang menggambarkan ketimpangan di Desa Kala, Kec.Donggo. Dari masa ke masa. Rezim ke rezim. Tokoh ke tokoh. Rakyat ke rakyat. Ketimpangan infrastruktur, yang mungkin juga dirasakan dan terlembagakan dengan baik dan rapi oleh puluhan desa lainya di KABUPATEN BIMA RAMAH.
Jalan lintas dari Toke-Manggekompo (Sungai Dalam Desa) dari berbagai macam periodesasi kepemimpinan daerah, tokoh dan masyarakat, mulai dari sejarah kab. bima sampai empat tahun Umi Dinda-Pak Dahlan. Hanya di kepemimpinan Umi Dinda, dan Tokoh Kami H. Mustahid. H. Kako baru-baru ini diaspal. Luar biasa. Mereka berhasil memangkas kezholiman pelembagaan diskriminasi pembangunan. Terimakasih Umi Dinda. Terimakasih tokoh kami.
Sungai dalam desa yang belum teraspal itu sekitar 1 Kilo meter lebih. Pemda pasti ‘tim pengukur’ yang baik dan objektif. Hari-hari ini teraspal (belum tuntas) hanya sekitar 140 meter. Sisanya entahkah kapan. Mungkin saja setelah pileg 2019 atukah pilbub 2020. Entahlah.
Mendengar kabar jalan Lintas Toke-Manggekompo diaspal. Penulis gembira kegeringan. Seraya bersyukur dan berterimaksih. Bersyukur pada tuhan, ya telah mendengar doa masyrakat. Berterimaksih pada pemda, karena komitmen telah ditunaikan. Juga pad tokoh dan anak muda yang telah menyuarakan dibelakang layar android. Walau hanya dengan status facebook.
Penulis bertanya pada kawan di facebook maupun whatsapp “benarkah sungai dalam desa diaspal”. Ada yang tidak tahu, dan alhamdulillah banyak yang tahu. Jawaban dari H. Mustahid lewat pesan whatsapp meneguhkan kegembiraan, tentang keabsahan informasi. Lengkap dengan gambar jalan yang teraspal kasar. Kegembiraan penulis, tidak lebih besar dari kegembiraan masyarakat Toke dan Manggekompo, Desa Kala. Bahkan karena ingin jalan teraspal, masyarakat disana “suka rela” mempertaruhkan nalar dan keluarga, untuk kepentingan politik praktis politisi. Atas nama pembangunan. Politisi berbangga atas nama kepentingan rakyat. Walau dari awal penulis ragu, seraya mengecek informasi, prosedural dan sumbernya (pra 140 meter).
Penulis mendengar kabar, bahwa sumber anggaran untuk pengaspalan 140 meter jalan itu dari APBDP. Kabar lain, dari dana aspirasi anggota dewan. Menurut penulis yang valid infonya, yakni dari APBDP, itu informasi dari H. Mustahid lewat pesan whatsapp. Kebayang gak kita sensasi APBDP hanya untuk 140 meter saja? Dari sekitar 1 Kilo Meter sungai dalam desa, yang belum diaspal itu?
Kegembiraan penulis, yang tidak lebih besar dari kegembiraan masyarakat ternyata salah momentum. Kegembiraan yang salah. Aku maklumi itu. Masyarkat desa harap maklum juga!
Ironi Pembangunan: Kita Salah Nalar
Tahun politik, bukan saja hangat dan apik di Pilpres saja. Pileg juga sangat sexi. Hampir sama dinamikanya, pembangunan, kesejahteran, ketimpangan, optimisme, sama-sama bisa digarap, dijual, ditimbun, direkayasa, untuk kepentingan politik. Apalagi, sekarang bukan lagi tahun, tapi bulan politik. Mengulang bahasa yang sama, politisi mengobral janji, rakyat terpaksa atau ikhlas menerima janji. Dan menukarkan untuk keuntungan politis.
Penulis menduga, dibalik fakta 140 meter jalan desa kala diaspal, dan meninggalkan 86 persen yang belum teraspal dengan sumber dana APBDP tersebut, semacam operasi penimbunan. Yang nantinya digali dan dikerjakan setelah basis massa diarahkan untuk mendukung kepentingan politik politisi. Langkah tersebut dipilih untuk menggantung nalar dan memastikan rakyat menerima tawaran pembangunan yang terjanjikan.
Ini ironi. Yang sangat nyata. Nyata-nyatalah kita salah nalar. Dengan indah, pelembagaan ketimpangan dihadirkan untuk tujuan praktis, dan harus memangkas semangat mayoritas masyarakat desa. Ini memangkas nalar. Ini merusak tradisi politik gagasan dan keadaban kita semua.
Umi Dinda Masihkah ‘Sang Pendobrak’?
Dulu Umi Dinda (Bupati Bima) sang pendobrak kelaziman. Kita berharap dobrakannya bukan hanya pada pilbub 2015 yang lalu. Tapi juga selama memimpin bima. Umi Dinda bukan hanya sebagai sumber literasi pembangunan dan pencerdasan masyarakat, tapi pbawa iklim yang baik dan sejuk untuk optimisme masyarakat bima. Tentu kita berdalih untuk bima ramah. Beliaulah pemangkas kekumuhan dan kebobrokan sistem pembangunan daerah.
Kau harus tahu Umi Dinda, 140 meter saja, yang diaspal dari keseluruhan jalan, itu tidak diterima nalar kami. Ini merusak kewarasan kami. Apalagi sumbernya dari APDP. Ini kelucuan yang memaksa kami bersedih dengan sedikit kegembiraan.
Kita hanya perlu berfikir jernih, jalan itu baru disentuh dengan aspal, bukan berkilo-kilo meter, tidak membutuhkan anggaran yang besar, tapi kenapa hanya 140 meter saja.
Dulu, kau pernah berucap lewat pesan whatsapp bahwa, jalan desa kala akan diprioritaskan, lewat BAPENNAS 2018. Tentu kami (masyarakat) memaklumi. Lebih baik tidak sama sekali diaspal, daripada diaspal sepotong-potong. Ini semakin memperjelas, bahwa narasi penggantungan pembangunan berkiprah bukan untuk kepentingan pembangunan dan kemudahan masyarakat dalam akses jalan yang layak, melainkan atas nama ‘pembangunan’ yang orientasinya sangat politis. Semoga Umi Dinda dan tokoh, selalu sehat. (*)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
