Bima, Bimakini.- Beredarnya surat edaran dikeluarkan BLUD RSUD Bima, tentang tidak lagi menerima pasien pelayanan bagi pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), mendapat sorotan masyarakat. Janji politik Dinda-Dahlan tentang pelayanan kesehatan maksimal dinilai nihil.
Salah seorang warga Kecamatan Woha, Arifin, mengaku sangat kecewa atas dikeluarkannya surat edaran oleh RSUD Bima. Ini mencerminkan daerah sudah tidak mampu memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Padahal janji politik Bupati dan Wakil Bupati Bima, salah satunya memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat miskin terutama kesehatan dan pendidikan,” ujar mantan aktivis lingkungan di Woha ini, Rabu (5/12).
Sebagai masyarakat, dirinya juga tergolong kurang mampu. Namun dikeluarkannya surat tersebut menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Kami sebagai masyarakat harus mengetahui sebab dikeluarkannya surat edaran itu, masyatakat miskin selama ini terbantu dengan adanya surat keterangan tidak mampu, tapi kenapa diakhir tahun ini toh tidak diberlakukan lagi,” sesalnya.
Kalaupun alasan dikeluarnya surat edaran tersebut, karena habisnya alokasi anggaran untuk pelayanan SKTM tahun 2018, maka pemerintah harus segera menyikapinya.
“Tentu tidak cukup kalau hanya Rp400 juta anggaran yang digelontorkan untuk pelayanan pasien menggunakan SKTM,” ujarnya.
Dia juga menyorot pihak DPRD Kabupaten Bima. Karena surat edaran itu sangat meresahkan masyarakat miskin. Anggota DPRD sebagai wadah aspirasi harus berbuat untuk menyelamatkan masyarakat kurang mampu.
“Legislator juga harus mendorong peningkatan alokasi anggaran itu, masa kalah dengan dana reses dewan yang puluhan milyar,” sorotnya. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
