Kota Bima, Bimakini.- Wakil Wali (Wawali) Kota Bima, Feri Sofiyan, SH, mengharapkan lembaga keuangan dan perbankan yang ada di Kota Bima bisa menyatukan persepsi. Terutama membuka saluran untuk masyarakat Kota Bima, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Mereka, kata Wawali, harus dapat memperoleh akses keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Terutama bantuan usaha kepada para UKM kecil yang ada di Kota Bima. “Tentunya, upaya kita tidak berhenti hingga pemberian akses keuangan yang mudah kepada masyarakat tetapi juga dibarengi dengan pelatihan dan pengawasan, dengan demikian lembaga keuangan juga tidak ragu memberikan bantuan usaha. Hal ini juga bisa menghindarkan masyarakat agar tidak meminjam kepada rentenir,” ujarnya saat memimpin Rapat Pleno Semester dan Rapat Pokja Teknis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Bima, Kamis (24/1).
Disampaikannya, pembentukan TPAKD juga mendorong lembaga jasa keuangan untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi di daerah. Serta menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. “Hadirnya TPKAD diharapkan mendorong optimalisasi potensi sumber daya di Kota Bima dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM,” tuturnya.
Diapresiasinya semangat OJK dan TPAKD dalam rangka percepatan akses keuangan daerah. Hal ini memiliki makna yang strategis dengan output berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hadir Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Farid Faletehan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima, Drs H Alwi Yasin, MAP, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan pimpinan industri jasa keuangan yang ada di Kota Bima.
Kepala OJK Provinsi NTB, Farid Faletehan, menyampaikan, rapat pleno diselenggarakan untuk menyatukan persepsi mengenai upaya dalam percepatan akses keuangan kepada masyarakat. Sehingga tujuan terbentuknya TPKAD untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dapat tercapai.
Pertemuan ini juga diharapkan dapat menghasilkan terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di Kota Bima. “Setelah pertemuan ini nantinya akan dibentuk kelompok-kelompok dengan harapan TPKAD Kota Bima dapat menjadi percontohan bagi Kota/Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” harap Kepala OJK Provinsi NTB. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
