Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pendidikan

Pemda Perlu Responsif dengan Isu Pendidikan Daerah

FGD Komunitas Sekolah yang difasilitasi SOLUD NTB.

Kota Bima, Bimakini.- Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan, perlu responsif terhadap persoalan pendidikan. Juga adanya komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan inklusi.

Hal itu disampaikan Distric Coordinator SOLUD-NTB Program Pro-InQluEd, Abdul Haris, saat memfasilitasi Facus Group Discution (FGD) Komunitas Sekolah tingkat Kabupaten Bima, Rabu (23/1).

Pertemuan yang berlangsung di Hotel La Ila, diikuti Kepala Sekolah, Komite, guru, wali murid, Pemerintah Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Dikatakannya, pertemuan ini bertujuan untuk membagi ide, gagasan dan pikiran serta bertukar informasi tentang penyelesaian masalah sekolah. Selain itu, membentuk jejaring komunitas sekolah tingkat Kabupaten Bima, sebagai sarana komunikasi. Serta membangun jaringan advokasi di tingkat Kabupaten Bima.

“Menyusun agenda advokasi untuk memperbaiki atau menyelesaikan masalah yang dituangkan dalam catatan penting pertemuan sekolah,” ujarnya.

Disamping itu, kata dia, meningkatkan kesadaran para stakeholders komunitas sekolah, untuk bersama-sama menyosialisasikan pendidikan inklusi dan berkualitas. “Juga berpatisipasi aktif dalam kegiatan pertemuan komunitas sekolah serta memberikan gagasan dan ide menuju pendidikan inklusi dan berkualitas,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan SOLUD NTB, Syafriatna  menegaskan, pihaknya hanya membantu memfasilitasi dalam merespon isu-isu pendidikan yang ada. (IAN)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.-  Beberapa waktu lalu, Program Koordinator SOLUD NTB, M Qadafi,  mempertanyakan soal pemberlakukan Pembatasan  Sosial Berskala Kelurahan (PSBK) tingkat Kota Bima. Oleh...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Pemkot Bima melalui Jubir Covid-19 menegaskan, penerapan Pembatasna Sosial Berkala Kelurahan (PSBK) sampai Perwali dicabut, bukan 14 hari.  Hal itu menanggapi...

Peristiwa

Kota Bima, Bimakini.- Terhitung Jum’at (29/5) pemberlakukan PSBK telah lewat empat hari dari  jadwal 14 hari. Namun belum jelas hasil evaluasinya. Pemberlakuan PSBK sesuai...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana non-alam COVID-19 harus dibuka ke publik. Sejauh ini Solidaritas untuk Demokrasi (SOLUD) NTB, tidak...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Belum  ditransfernya dana kelurahan, karena Pemkot Bima menunggu tuntasnya pembahasan pengalihan APBD untuk penanganan Covid-19. Sebelumnya, Perkumpulan SOLUd NTB mempertanyakan molornya...