Mataram, Bimakini.- Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, memimpin rapat bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur NTB, Jum’at (11/1/2019). Wagub membahas khusus proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Terutama penambahan fasilitator untuk memacu percepatan pembangunan rumah masyarakat terdampak gempa.
Saat ini, fasilitator yang ada baru mencapai 350 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk membantu masyarakat membangun rumah rusak berat yang jumlahnya mencapai 44.000 unit. Maka, Pemprov akan menambah sekitar 751 orang lagi untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi itu.
Wagub memberikan arahan, sesuai hasil rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa hari lalu, agar segera melakukan seleksi fasilitator dengan kriteria yang ketat. Sehingga, fasilitator yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan mumpuni untuk membantu masyarakat membangun rumah hunian tetap (Huntap).
“Pastikan fasilitator itu memiliki check list yang ketat,” ungkap Wagub.
Selain itu, Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi itu menegaskan agar pencairan dana bantuan ke masyarakat tidak dilakukan dua tahap atau 50 persen-50 persen. Sebab, di samping membutuhkan waktu yang lama, juga menyulitkan masyarakat untuk mengurus administrasi yang banyak dan ribet. Namun Wagub menekankan, semua aturan yang berkaitan dengan keuangan harus tetap menjadi prioritas. Sebab, uang yang dialokasikan itu harus dipertanggungjawabkan.
Wagub berharap, tidak ada lagi sumbatan-sumbatan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Terutama masalah pembangunan hunian tetap.
Kepala BPBD NTB, H. Muhammad Rum, menjelaskan sudah ada kebijakan baru, hasil pertemuan dengan Wapres. Di antaranya, desain rumah tahan gempa itu sudah diberikan kewenangan kepada Provinsi. Namun, desain rumah tahan gempa itu tetap dikonsultasikan dengan pusat melalui dinas Perumahan dan Pemukiman.
Terkait pencairan dana, Ia menjelaskan dana sebesar 3,5 triliun dari pusat sudah ditransfer ke masyarakat. “Ini tentunya tidak bisa dilihat uangnya. Uangnya memang ada di bank semuanya, tidak dalam bentuk tunai. Nanti tunainya akan diberikan kepada masyarakat jika masyarakat dapat bersama-sama untuk membangun. Sehingga ada upah kerja dari uang itu,” jelasnya dihadapan Wagub, Plt Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKP, Kepala Dinas Kominfotik, Kadin dan jajaran Bank BRI
Masyarakat katanya, dipersilahkan membangun rumah, tentunya bekerjasama dengan pihak ketiga yang menyediakan atau menyuplai bahan dan material pembangunan rumah itu. Termasuk masyarakat dapat membangun secara swadaya rumahnya. Hanya saja, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.
Selain itu, untuk penambahan fasilitator, telah dipersiapkan 1000 fasilitator untuk masyarakat yang rumahnya rusak sedang dan ringan, ditambah 500 anggota TNI. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
