Mataram, Bimakini.- Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB Dr Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, di Jakarta, Rabu (09/1/2019).
Gubernur dan Wagub menghadap Wakil Presiden untuk melaporkan progressive rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa NTB. Rapat yang membahas penanganan musibah gempa bumi NTB dan Sulawesi Tengah tersebut, berlangsung di Kantor Wakil Presiden Ri, Jl. Merdeka Utara No.15 Jakarta.
Bersama Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kelak BPBD, Kepala Dinas Perkim dan Kepala Dinas Sosial NTB, Gubernur melaporkan sejumlah hal kepala Wakil Presiden.
Saat ini yang perlu menjadi perhatian kata Gubernur, adalah fleksibilitas pemerintah daerah untuk membangun rumah. “Kalau bisa pemerintah daerah diberikan fleksibilitas agar banyak jenis rumah yang dibangun,” ungkap Gubernur dihadapan Wapres, Menko PMK, Menko Polhukam, Kepala Bappenas dan sejumlah pejabat di Kementerian dan Lembaga.
Gubernur menyontohkan, saat ini banyak masyarakat yang sudah membangun rumah dengan bahan-bahan lokal. Seperti bedek bambu yang menurut masyarakat juga tahan gempa.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Ummi Rohmi menyampaikan sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Pertama, terbatasnya jumlah fasilitator.
Menurut Wagub, dana yang ditransfer ke daerah tidak dapat dicairkan atau ngendap kalau fasilitator masih kurang. “Saat ini, sekitar 44.000 rumah rusak berat di KLU. Sementara fasilitator hanya 100 orang. Maka, kami butuh 1400 orang fasilitator,” jelas Ummi Rohmi.
Hal kedua yang disampaikan Ummi Rohmi terkait pencairan dana yang dilakukan dua tahap. “Mohon jangan ada pencairan 50 persen – 50 persen, sebab dua kali administrasinya,” pintanya kepada Wapres.
Sebelumnya, Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, sebagai Koordinator Penanganan gempa di NTB, melaporkan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa. Diantaranya terkait pendistribusian bantuan dana stimultan, pendataan Kelompok Masyarakat (Pokmas), progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) dan permasalahan dan usulan tindak lanjut.
Dana yang sudah ditransfer ke Pemerintah Daerah sebesar 3,5 trilun. Sedangkan yang sudah ditransfer ke masyarakat sebesar 1,6 triliun.
Terkait pendataan Pokmas, Puan melaporkan, sampai saat ini, Pokmas yang sudah terbentuk mencapai 1.850 atau sekitar 22.648 Kepala Keluarga (KK). Dari pokmas yang sudah terbentuk itu, yang sudah mendapat Surat Keputusan (SK) mencapai 1.530 Pokmas atau sekitar 19.274 KK.
Kemudian, jumlah Pokmas yang sudah membuka Rekening bank sekitar 1.154 Pokmas atau setara dengan 15.201 KK. Dan rekening yang terisi oleh dana sekitar 490 Pokmas atau sekitar 7.188 KK.
Mengenai Progres pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG), Puan juga melaporkan minat masyarakat untuk membangun RISHA sebanyak 3.855 unit, RIKA sebanyak 7.298 unit dan RIKO sebanyak 6.124 unit. Sementara yang masih dalam tahap proses membangun RIKA sebanyak 1.890 unit, RIKA 671 unit dan RIKO sebanyak 1.162 unit.
Sedangkan total jumlah RIKA yang sudah dibangun di masing-masing kabupaten/kota terdampak sebanyak 3.996. Rinciannya, Lombok Barat 585, Kabupaten Lombok Tengah 518, Kabupaten Lombok Timur 934, Lombok Utara 1.003 Mataram 448, Sumbawa 467 Dan Sumbawa Barat sebanyak 41.
Wapres memberikan arahan Menteri terkait untuk segara menambah fasilitator. Sehingga pembangunan Huntap di NTB dapat berjalan capat dan lancar.
“Saat ini oembangunan itu harus tepat dan benar,” jelas Jusuf Kalla.
Selain itu, Wapres meminta sejumlah pihak seperti Kadin untuk menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembangunan Huntap di NTB. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
