Sekda, Drs HM Taufik HAK, MSi
Bima, Bimakini.- Seperti apa keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap rencana pengembangan Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima? Rupanya Pemkab Bima melalui Sekda Drs HM Taufik Hak, MSi, diam-diam menagih kepada Pemerintah Pusat setelah kewajibannya membebaskan lahan untuk pengembangan Bandara Bima dilakukan.
“Pemkab sudah berupaya maksimal untuk membantu dan mendukung rencana pengembangan Bandara udara Sultan Muhammad Salahudin Bima. Untuk itu kami menagih janji Pemerintah pusat,” jelasnya kepada Bimakini.com diruang kerjanya, Rabu (9/1).
“Total anggaran dari pemerintah pusat sebesar 104 miliar, untuk pengerukan dan penataan Bandara tahun 2019,” ungkapnya.
Kata dia, pembebasan tanah oleh Pemda sudah dihibahkan untuk Bandara Bima. Bahkan Mesjid di depan Bandara juga dihibahkan, itu sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah.
“Majunya Bandara Bima membawa dampak besar bagi peningkatan ekonomi maayarakat sekitar termasuk menambah PAD Kabupaten Bima,” pungkasnya.
Dia mengakui, setiap rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Bima, tentu membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Sehingga berhasil dan tidaknya tergantung sungguh intervensi pemerintah.
“Kami sudah membebaskan lahan untuk pengalihan sungai Bandara selama dua tahun terakhir, bahkan kami anggarkan 1 miliar tahun 2018 untuk bronjonisasi, makanya kami berani menagih janji Pemerintah Pusat,” kata dia.
Dikatakannya, pembebasan lahan tahap pertama dilakukan sekitar empat tahun silam. Dua tahun terakhir pihaknya melakukan pembebasan tambak untuk pengalihan sungai dibagian utara hingga didorong dengan anggaran Rp1 miliar pada tahun 2018.
“Pemeritah pusat melalui Depertemen Perhubungan RI mengalokasikan 36 miliar yang bersumber dari APBN untuk pengerukan dan 78 miliar untuk pengembangan dan penataan, dua pos anggaran itu tahun 2019,” ujarnya. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
