Pemerintahan

Putih-Hitam tidak Urgen, Honorer Minta Pemkot Evaluasi

Tenaga Honorer, Suryadin

Kota Bima,  Bimakini.- Penerapan seragam putih-hitam bagi pegawai kontrak dan honorer di lingkup Pemkot Bima memunculkan pro kontra. Ada yang  tidak persoalkan, namun  ada juga menganggapnya diskriminasi.

Selain itu, ada yang menganggapnya tidak memiliki urgansi.  Sehingga perlu dievaluasi kembali oleh Wali Kota Bima.

Salah satunya disampaikan Suryadin, Tenaga Honorer pada Setwan DPRD Kota Bima, Rabu  (9/1).

Menurutnya, kebijakan honorer untuk memakai seragam putih-hitam tidak terlalu urgen. Apalagi hanya sekadar membedakan ASN dan bukan.

“Kalau hanya pembeda dalam menilai cara kerja honorer dan ASN, toh masih ada juga seragam yang sama dipakai ASN dan Honorer,  contohnya di hari Rabu seperti saat ini,  ASN dan Honorer sama memakai putih-hitam. Jum’at juga sama, lantas bedanya dimana,” ujar Suryadin kepada Bimakini.com.

Artinya, kata dia, masih ada seragam yang sama antara ASN dan honorer. Maka, perlu dipikirkan ketika kebijakan soal seragam dibuat.  “Bagaimana dengan seragam anggota honorer di Pol PP dan Damkar apakah hitam putih juga,” tanyanya.

Soal harga, kata dia, seragam keki mahal di bandingkan dengan putih-hitam. Menurut Radit sapaan akrabnya  tidak subtasial mengenai harga seragam kerja, karena tergantung selera.

Jika untuk melihat tingkat kinerja, dengan menggunakan seragam berbeda,  menurut Radit, tidak berdasar. Karena  dalam organisasi pemerintahan jelas Standar Operasional prosedur (SOP) penilaian kinerja.  Ada pengawas dan Kepala OPD yang akan menilai kinerja pegawai dan itu tetap dilakukan evaluasi.

Harusnya, kata dia, yang diperketat adalah kinerja pengawas dan kepala OPD-nya dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pegawainya.  Bukan soal menguubah seragam pegawai.

Menurutnya,  soal beda seragam tidak menjamin kinerja pegawai akan bertambah dan berkurang.  Tergantung individu pegawai,  malas atau profesional dalam jalankan tugas yang diberikan atasan.

“Harapan  kami selaku tenaga honorer,  pemerintah dapat lakukan evaluasi,  dengan seragam baru pegawai honorer harus mengeluarkan uang lagi untuk membelinya,  sementara yang lama masih baik,” ujarnya.

Tambah Radit,  harusnya pemerintah fokus saja membangun daerah dan tenaga honorer siap mengawalnya. “Tak lupa juga perjuangkan nasib honorer K2,” pungkasnya. (DED)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 87
    Shares
To Top