Sudirman DJ
Kota Bima, Bimakini.- Belum dialokasikannya gaji honorer K2 di APBD Kota Bima 2019, dibenarkan Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH. Alasannya dewan tidak ingin terjebak menyetujui anggaran untuk insentif K2, sementara data yang diserahkan pemerintah tidak sesuai fakta.
“Kami memang menolaknya, karena data K2 amburadul, dewan juga tidak mau dong dipermasalahkan nantinya, ” tegas duta Gerindra ini.
Contoh kecil, kata dia, oknum ASN SE menerima gaji, namun tidak pernah bekerja kini jadi persoalan hukum. Tentunya itu menjadi pelajaran bagi dewan, sehingga menolak pengajuan anggaran untuk K2 saat pembahasan ditingkat Banggar.
“Masalah SE saja sekarang jadi persoalan hukum, dewan juga tidak mau kejadian sama, makanya dewan mememinta pemerintah lakukan validasi ulang data K2,” pungkas DJ sapaan akrabnya.
Karena pihaknya menemukan tenaga honorer sudah bertahun-tahun meninggalkan tugas, saat dengar adanya gaji Rp 1 juta kembali aktif lagi. Contoh ada yang ikut suami keluar daerah dua tahun sekarang kembali lagi.
Kemudian disalah satu SD berada di luar daerah, namun absensi lancar. Setelah diselidiki ternyata orang tua bersangkutan juga guru di sekokah itu.
Termasuk ada yang berkomentar di media, ngotot menuntut insentif Rp 1 juta, sementara berbulan -bulan meninggalkan tugas. “Ini adalah sebagian kecil contoh bahwa memang data K2 amburadul, sehingga perlu dilakukan validasi ulang. Tujuannya hanya satu, dewan dan pemerintah mau memberikan insentif Rp 1 juta pada honorer K2 memang aktif dan bekerja, bukan pada pemalas dan sering meninggalkan tugas,” tegasnya.
Apalagi jumlah K2, kata dia, tidak jelas, bukannya berkurang malah bertambah. Padahal sepengetahuannya ada yang telah lulus ASN, ikut suami dan keluarga ke keluar daerah, sakit, tetapi jumlahnya masih sama saja.
Untuk itu, menurut DJ perlu validasi, apalagi jumlah uang rakyat harus digelontorkan itu sangat besar, sampai angka Rp 20 miliar lebih setiap tahunnya.
Tambah DJ, menanggapi bahwa insentif Rp 1 juta adalah visi dan misi Wali dan Wakil Walikota dibantahnya. Bahwa gaji Rp 1 juta bukan visi dan misi, tapi janji politik. “Bedakan hal tersebut, karena kalau bicara janji politik dan visi -misi lebih penting realisasikan visi dan misi,” jelasnya.
Karena, kata dia, Pemkot bekerja bukan hanya kepentingan K2, tapi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. (DED)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
