Oleh: Satria Madisa
Jhung Chan, wanita pertama China peraih gelar P.HD bidang kesustraan menyajikan kisah menarik, sisi lain sejarah China yang tak banyak diketahui dunia. Dalam novel sejarahnya “Angsa-Angsa Liar” dia mengisahkan dengan apik perjalanan revolusi ibunya dan ratusan ribu perempuan China. Dia dan keluarganya iyalah saksi hidup kekejaman dari sejarah peradaban China yang kita kenal sekarang. Saya tidak bermaksud merincikan secara utuh. Ada satu kisah yang menarik, menurut saya dari keseluruhan sejarah China dalam revolusi Komunis dan revolusi peradaban yang betrdarah-darah dan membunuh rasa kemanusiaan itu.
Dikisahkan bahwa ibunya dan perempuan China pra revolusi, harus berjalan kaki menaklukan lima gunung. Dengan persedian yang menuntun kedisiplinan, perempuan tangguh, dalam semangat merintis China tanpa bandit, penjarah, dan kaum komunis melakukan perjalanan yang melelahkan. Doktrin tentang wajah baru China, tanpa penghisapan dan penindasanlah yang memicu kekuatan dan tekad mereka. Perjalanan dengan derita menjadi komunis titik star wajah baru, sekaligus arus balik, perang total membersihkan bandit yang menjarah rumah-rumah warga China yang dikuasai Kaum KUOMINTANG. Kaum yang kita kenal dulu tuan tanah, dan sekarang popular disebut kapitalis.
Hijrah terbalik membersihkan bandit ini, menurut saya sisi unik yang ingin penulis sandingkan untuk bahan refleksi kepemimpinan tiga tahun IDP-DAHLAN. Hari-hari yang lalu, terlalu banyak sebutan visioner, revolusioner, dan pendobrak dialamatkan kepada Bupati perempuan yang memimpin bima.Dialah Umi Dinda Damayanti Putri. Mengingat statusnya sebagai perempuan inspiratif, yang saya kira memiliki kisah yang sama. “Bandit menguasai lumbung padi warga”. Ibunya Jhung Chan bersama rekan-rekanya nya, diusia remaja, merelakan masa remaja berlalu tidak normal. Tanpa romantisme, tanpa seks. Apakah IDP Dahlan mampu mempertahankan reputasi sebagai pemimpin revolusioner dengan mendobrak para bandit yang menjarah rumahnya?
Para bandit di Bima Ramah teramat sangatlah melimpah. Untuk urusan kejahatan jabatan saja “top scorer” di Provinsi NTB. Dari 72 nama ASN korup, 20 berhasil disumbangkan. Belum lagi yang sampai sekarang belum terang dan tersembunyikan adanya. 20 ASN korup menjadi masalah menyusul keputusan bersama Mendagri, MenPAN-RB dan BKN. Mereka harus dibersihkan, dihentikan gajinya, diberhentikan sementara, dan dipecat secara tidak terhormat manakala telah diputus pengadilan secara ingkrah. Keputusan untuk menahan lima gaji ASN korup menimbulkan polemik baru ditengah-tengah masayrakat. Lima ASN yang diberhentikan gajinya menuntut perlakuan yang sama dengan 15 ASN lainya yang belum diberhentikan gajinya. Seperti yang saya khawatirkan dalam tulisan “Mau Dikemanakah 15 ASN Korup itu UMI DINDA” yang dipublikasikan Bimakini.com.
Tentu kita apresiasi lima nama ASN yang dihentikan gajinya. Sayang kebijakan itu dinilai cacat metodelogis. Saya khawatir, komitmen memberantas ASN korup dilakukan setengah hati. Ada potensi “cuci tangan” yang tidak mempertimbangkan nalar keadilan, dan kehendak yuridis dalam keputusan tiga lembaga Negara terkait. Spekulasi publik tak terbendung. Mengapa hanya 5, yang 15 mau diapakan? Bukankah ada dugaan kuat, salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipimpin narapidana yang telah diputus ingkrah Pengadilan Tipikor Mataram, dalam kasus korupsi Galian C tahun 2013?.
Bila pemda merasa tidak mengeri nalar publik yang meminta 20 ASN korup diperlakukan sama, minimal nalar 5 ASN yang telah dihentikan gajinya dipertimbangkan. Untuk kasus yang sama harus diperlakukan sama. Ini sudah diputus ingkrah, kok pemda mengistimewahkan. Drama apalagi ini?
Problem bersama bangsa, yang mendera salah satunya iyalah kejahatan karena jabatan. Korupsi, kolusi, nepotisme, momok dan alasan bergejolaknya reformasi malah tumbuh subur diera reformasi. Kejahatan terhadap jabatan bukan hanya terjadi dipusaran nasional, tapi mewabah didaerah. Mulai dari petinggi Negara, elit parpol dan elit daerah telah banyak mendekam dijeruji besi. Tentu masih sangat banyak yang masih berkeliaran ‘alumninya’ ditiap posisi di Pemerintahan. Posisi strategis maupun non strategis.
Perang melawan korupsi bukan hanya tugas KPK, POLRI, KEJAKSAAN, dan Kehakiman. Kepala Negara, kepala daerah, dan seluruh lapisan masyarakat harus memiliki integrasi sikap yang terukur, berintegritas dan berkeadilan dalam melawan korupsi. Ini juga berlaku dalam semua medium kejahatan jabatan.
Berkaca Pada Pemda Lombok Tengah
Dalam hal upaya membersihkan manusia jebolan korup berjenis kelamin ASN. Sebagai top scorer ASN korup di NTB, Umi Dinda (Bupati Bima) perlu berkaca pada sikap Bupati Lombok Tengah. Pemda Loteng melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PDTH) terhadap ASN Korup. Tentu ASN yang terlibat tindak pidana jabatan, yang telah diputus ingkrah pengadilan. Menurut Kepala BKPP Lombok Tengah M. Nazili (20/3) pemberhentian dilakukan sesuai data yang diberikan MenPAN RB.
Penulis menyayangkan lembek dan apatisnya Pemda Bima. 15 ASN korup dispesialkan, sayang 5 ASN dihajar dengan memberhentikan gaji sementara. Publik kesulitan mendapatkan jawaban yang memuaskan dibalik “tenggelamnya” 15 nama, yang sampai hari ini belum diputuskan kepastiannya. Apa alasan rasional dibalik ketidakjelasan sikap? Apakah MenPAN RB tidak memberikan data yang sama, seperti yang telah diberikan kepada Pemda Lombok Tengah? Ataukah memang benar dugaan saya, Pemda Bima tidak cukup kuat membersihkan keseluruhan ASN Korup atas nama keadilan?
Hanya IDP dan Jajarannya yang tahu! Saya sebagai rakyat bima, memiliki harapan bahwa IDP bisa seperti Ibunya JHUNG CHAN. Selain benar-benar revolusioner, mengingat situasinya sama. Ibunya JHUNG CHAN DAN IDP sama-sama dijarah rumahnya oleh para BANDIT. Bedanya, dia benar-benar berhasil, sedang IDP masih dinanti kejelasan sikapnya.
Perumnas, Mataram 24 Maret 2019.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
