Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Dinas PPPA Kota Bima Bahas Kota Layak Anak

H Ahmad

Kota Bima, Bimakini. – Dalam rangka Persiapan Evaluasi Nasional Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak Adalah, Kota yang mempunyai sistim pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dab Perlindungan Anak Kota Bima, H. Ahmad,  Rabu (20/3) diruang kerjanya mengatakan, pada rapat tersebut membahas berbagai klaster kebutuhan hak anak, diantaranya, Klaster pertama Hak Sipil dan Kebebasan mengenai, Akta Kelahiran, Fasilitas Informasi layak anak, Forum anak dan peningkatan kapasitas forum anak.

Klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif diantaranya, penurunan perkawinan usia anak, tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan berjelanjutan.

Klaster ke tiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan yakni, angka kematian bayi, prevelensi angka gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih, asi eksklusif, pelayanan ramah anak dan fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lenkap serta layanab kespro remaja, NAPZA, HIV/AIDS, keswa dan disabilitas.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Kemudian anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan, rumah tangga dengan akses air bersih serta kawasan bebas rokok.

Klester ke empat pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya antara lain, pengembangan anak usia dini holistik-integratif (PAUD HI), wajib belajar 12 tahun sekolah ramah anak, rute aman dan selamat ke atau dari sekolah dan fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak.

Lanjut kata H. Ahmad, untuk Klaster ke enam adalah perlindungan khusus anak yakni korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, terorisme dan stigma.

Terkait program tersebut kami merencanakan akan mengundang beberapa instansi terkait dan rekan-rekan jurnalis untuk membahas lebih jauh agar persoalan Kota Layak Anak di Kota Bima dapat diatasi. (DED)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Kota Bima,  Bimakini – Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, melantik H Ahmad, SE, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)...

Pemerintahan

Kota Bima, Bimakini.- Anggota DPRD Kota Bima, Nazamuddin, SSos, menanggapi maraknya ekploitasi anak oleh orang tidak bertanggung jawab hingga menjadikan anak pengemis di wilayah...

Pendidikan

Bima, Bimakini.- Sebanyak 45 siswa di Kecamatan Wera, mengikuti program Perlindungan dan Pertirah Sosial Anak “Sasambo Matupa” dari Balai Sosial Provinsi NTB. Siswa yang...