Kades Kara, Asikin
Bima, Bimakini.- Jatah program prona Tahun 2019 yang didapat Pemerintah Desa (Pemdes) Kara, Kecamatan Bolo, dari pemerintah pusat melalui BPN Kabupaten Bima sebanyak 500 persil. Namun kuota tersebut tidak akan terpenuhi, karena berbagai kendala yang dihadapi, termasuk pemilik berada di luar daerah.
“Kita diberikan jatah prona sebanyak 500 persil. Realisasi saat ini sekitar 200,” ujar Kepala Desa (Kades) Kara, Asikin, Selasa (12/3).
Kata Asikin, kendala yang dihadapi di lapangan susahnya menghubungi pemilik lahan. Karena kebanyakan berada di luar daerah serta sebagian pemilik sedang sibuk dengan aktivitas pertanian.
“Tidak saja mengumumkan lewat kegiatan kemasyarakatan. Bagi pemilik lahan yang berada di luar daerah kita hubungi lewat HP,” tuturnya.
Lanjut dia, persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan sertifikat prona. Yakni pemilik lahan harus menyerahkan KK, KTP, SPPT dan lainnya.
“Jika tanah atau lahan historisnya dihibahkan, maka harus ada akta hibah. Apabila tanah tersebut dibeli, maka harus ada akta jual beli, begitu pun ketika tanah bersumber dari warisan turun temurun,” jelasnya.
Terkait dengan biaya prona, pihaknya mengacu pada SK Kementrian. Yakni sebesar Rp. 300 ribu. “Sebenarnya dalam SK Kementrian. Maksimal biaya prona sebesar Rp. 350 ribu. Namun karena sudah sepakati, kita bebankan Rp. 300 ribu saja,” ungkapnya.
Dirinya berharap jatah yang diberikan bisa dipenuhi semua. Sehingga legalitas kepemilikan lahan bisa didapat oleh pemilik. “Kita harap dengan sisa waktu satu pekan lagi, warga bisa mendaftarkan diri untuk tercakup pada program prona. Sehingga kuota yang diberikan bisa dipenuhi,” tutupnya. (YAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
