Opini

Mau Disimpan Dimana 15 ASN Korup, Umi Dinda?

Oleh: Satria Madisa

Satria Madisa

Pemerintah dan rakyat bersahabat. Saling mengingat untuk kebaikan. Mendukung untuk kemajuan. Membantu untuk kemaslahatan, dan menegur untuk kebaikan bersama. Karenanya, pemerintah tidak boleh melihat rakyat sebagai musuh, rakyat pun tidak etis melihat pemerintah sebagai penjarah. Korupsi dalam pemerintahan dalam devinisi lain, iyalah praktik pikiran dan kerja pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai musuh. Karenanya pemerintah merasa perlu tergerak moral, kekuasaan dan hatinya menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri, keluarga, dan kolega. Korupsi secara individual ataukah rame-rame dalam devinisi ini, orientasinya sama, menjarah lumbung padi milik musuh. Milik rakyat!

Dalam mata kuliah Hukum pidana, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Luar biasanya barang kali, karena hanya pejabat yang bisa melakukannya. Wajar saja diksi korupsi, dan kejahatan jabatan ‘hanya beda huruf saja’. Sementara si Humanis menyajikan korupsi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selaras dengan dampak korupsi, yang mengemban tugas dehumanisasi kemanusiaan. Sementara agamais menuturkan korupsi, efek ketiadaan iman dalam diri. Entah bagaimanapun devinisinya, dampak korupsi itu memangkas hak rakyat, dari kebutuhannya.

“Bayangkan saja Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (APBN) dan APBD yang disuplai dari pajak rakyat, dengan cara yang baik-baik ataukah dipaksa, lalu menjadi anggaran untuk mengentaskan kemiskinan, kesenjagan, pengangguran, dan perbaikan mutu rakyat, tanpa sepengetahun rakyat secara terencana dan sistematis disunat untuk kepentingan pemerintah, apa dampak penyunatan itu buat masyarakat”?

Perang melawan korupsi gencar dikampanyekan pemerintah. Bahkan rakyat yang tidak punya daya jelajah untuk korup, diminta untuk sadar diri, sadar hukum, dan sadar tanggung jawab.

Hari-hari ini kita juga menyaksikan pemberantasan korupsi bukan hanya tumpul keatas, menikam kebawah. Tapi juga berat sebelah. Tergantung mood penguasa dan penegakan hukum. Teman korup dirawat, lawan korup dilumat. Dan ironisnya kita berteriak ‘korupsi kita cabut’ dari akarnya, tepuk tangan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tertangal 13 September 2018 dengan nomor 182/6597/SJ, nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman, Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Yang Hubungan Dengan Jabatan, telah menghadirkan cuaca yang baik dalam perang pemerintah, melawan pemerintah yang korup. Kita semacam dibahagiakan dengan kebijakan, yang membuat tenggorokan kita legah terhadap manusia yang merampas jatah minum kita. Jatah makan, jatah pembangunan, dan jatah kesejahteraan. Berdasarkan data dari BKN tercatat hingga kini, masih 2.357 PNS Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang berstatus ingkrah, tapi masih aktif bekerja. Dari data tersebut mayoritasnya, iyalah PNS yang bekerja di Pemerintah.

Dalam progresnya SKB tidak berjalan mulus. Karena Mood kepala daerah menentukan kejelasan orientasi. Mood pemerintah baik, ASN korup dibasmi,  mood gak baik, dibasmi segelintir saja, dicuekin sebagian besarnya. Tak jauh berbeda dengan penegakan korupsi dipusaran nasional. Teman dijaga, lawan disasar, orang dekat diselamatkan, yang jauh ditenggelamkan. Pemerintah daerah pun bersuara penanganan korupsi tak pandang bulu. Nyata-nyatanya hisapan jempol belaka. Salah satunya iyalah Bima ramah, dengan 20 ASN korup, cocok jadi pisau analisa kita, bagaimana mood pemerintah bisa menafsirkan secara bebas, terkait hal, yang tak perlu ditafsirkan ulang dan berlebihan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Korup ditubuh Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 7 orang. Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB berjumlah 62 orang. Dua Puluh diantaranya disumbangkan oleh Bima RAMAH. Artinya Bima ‘top scorer’ ASN korup sekabupaten/kota di NTB. Saya menulis ini, sebagai bentuk kecintaan juga dukungan untuk pemerintah daerah yang dipimpin Umi Dinda (Sapaan akrab Bupati Bima). Bahwa, saya dan masyarakat bima mendukung pemerintah untuk menindaklanjuti SKB kementerian terkait untuk menghentikan semua gaji ASN korup, (tahap awal) dan memecatnya secara tidak terhormat, secara keseluruhan manakala berkekuatan hukum ingkrah (tetap). Lima nama ASN yang dihentikan Pemda gajinya, karena pernah tersangkut kejahatan terhadap jabatan, perlu kita apresiasi. Bupati Bima akhirnya mengikuti langkah yang dilakukan Pemerintah Kota. Patut disayangkan, jumlah ASN mantan narapidan korupsi di Bima Ramah, masih tersisa 15 nama yang perlu mendapatkan sikap yang sama.

Pemda yang dipimpin Umi Dinda, tentu perlu berkomitmen secara integral untuk patuh terhadap hukum yang berlaku. Selain soal hukum, soal keadilan bagi masyarakat, keadilan buat lima nama yang telah dihentikan gajinya, perlu dipertimbangkan. Yang paling berbahaya menurut saya, iyalah opini publik.

Pemda tentu tidak ingin di cap, membela kawan korup, menyelamatkan kawan korup, dan menghentikan kawan yang dianggap tidak menguntungkan secara politik, atau sekedar cuci tangan saja penghentian lima ASN korup tersebut.

‘Kami Pemda Bima patuh terhadap SKB yang diteken Mendagri’.

Kasus Sama Ya diperlakukan Sama

Desahan publik tentang ASN Korup di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bukanlah barang tabu. Taufik Rusdi kepala BPBD Bima, sekarang ditahan di Kejati NTB, setelah 6 Tahun publik menanti siapakah yang merugikan keuangan negara dari proyek Pengadaan Sampan Fiberglass yang pemilik CV dan calon tersangkanya FFI dari ISTANA. Dan bupati bima terkesan sangat bijak, dengan berkata “hargai proses hukum”. Padahal Taufik Rusdi saya kira perlu dihentikan gajinya, diberhentikan sementara sebagai ASN dan dipecat secara tidak terhormat manakala telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum ingkrah.

Belum lagi dugaan kuat Sirajudin (Kadis BPMDes) mantan narapidana kasus korupsi Galian C, tahun 2013 lalu, diputus ingkrah oleh Pengadilan Tipikor Mataram. Lebih banyak nama-nama lain, yang saya kira Bupati Bima lebih mengerti. Bukankah secara hukum Pejabat Pemerintahan, dan ASN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka harus diberhentikan sementara, seraya menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum ingkrah? Mengapa Taufik Rusdi belum diberhentikan sementara? Mengapa Sirajudin tidak dipecat secara tidak terhornat oleh Pimpinan Daerah? Mengapa hanya lima nama? Lima belas nama mau dikemanakan?

Tanpa perlu muluk-muluk, Umi Dinda harus bisa diandalkan sikapnya. Tanpa penafsiran tambahan, seyogyianya harus segera mendapatkan perlakuan yang sama. ASN Korup yang telah diputus bersalah (Ingkrah) harus dipecat, yang masih tersangka diberhentikan sementara. Kejelasan itu yang dinanti publik bima hari ini, bukankah kita tidak boleh merawat tikus dalam lumbung padi milik kita?

Buanglah Sampah Pada Tempatnya!

20 kantung sampah, lima dibuang pada tempatnya, 15 kantong tersimpan rapi dihalaman rumah ataukah kamar, waktu akan membantu mengajari kita mengerti, tidak baik dan enak menjaga dan merawat sampah. Setiap pergantian hari, setiap itu pulahlah kekuatan baunya menyengat. Bukan hanya untuk pemilik rumah, yang merasa, tetangga, dan lingkungan setempat juga harus kena imbasnya. Tidak boleh tidak, sampah harus disimpan pada tempatnya, untuk kesehatan dan kemaslahatan bersama.

Komitmen yuridis IDP sebagai pimpinan daerah, harus teruji menyikapi SKB yang mengharuskan kepala daerah melakukan pencopotan secara tidak terhormat, menghentikan gajinya sementara sebelum ada putusan hakim yang ingkrah. Dan sepantasnya komitmen disikapi tepat sasaran, juga berkeadilan. Gak etis, adil, dan bijak sebagian kecil disasar, sebagian besar disimpan. Karena disimpan, kredibilitas, integritas, dan wibawa pemerintah dipertaruhkan. Pimpinan daerah tentu tidak ingin membuang sampah pada tempatnya hanya dilakukan setengah hati. Kecuali Umi dinda punya bakat khusus lagi unik menyimpan sendiri baunya.

Ketua Komisi IV DPRD Bima, Aminurlah SE 27 Febuari seperti dimuat salah satu media online meminta Bupati Bima mengeluarkan surat penertiban ASN korup. Termasuk disinggung yakni Andi Sirajudin yang menaungi 191 Desa. Artinya sesama Pemda, menyuarakan keprihatinan yang sama dengan saya dan rakyat yang berharap bahwa IDP tidak boleh terlalu lama, merawat ASN korup apalagi menempatkan menjadi kepala OPD. Sedemikian buruk kah kualitas SDM di Bima ramah, hingga para korup dipercaya mengelola urusan strategis pemerintahan. Ataukah krisis nyali, hingga sekelas Umi dinda terkesan takut, lugu, dan berpikir panjang. Sudahilah drama, sekarang giliran IDP berteriak “saya harus bersihkan para bandit dalam kapal, untuk kebaikan kapal dan penghuninya”.

Saat opsi menyimpan sampah, menjadi pilihan terakhir, mungkin tarik ulur kepentingan yang tajam, pertaruhannya besar, ataukah ketergantungan yang teramat prinsipil, maka Umi Dinda penting untuk memaparkan secara terbuka dan diumumkan di release pemerintahan. Saya kira Kabag Humas Pemda, bisa diandalkan untuk memoles alasan yang rasional dan meyakinkan, pentingnya sampah terjaga. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat dan penuh kesadaran saya harus menyebut bahwa ASN korup itu sampah. Proses pendauran ulang pun harus diungkap. Mungkin sampah yang tersimpan memiliki dampak baik untuk bima ramah lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Karena kami rakyat, tak boleh melihat pemda sebagai penjarah, dan penjaga manusia korup maka, pemerintah tak boleh menempatkan rakyat sebagai musuh, sepantasnya kami untuk saling mengingat, mendukung dan membantu. Bupati Bima tolong jelaskan alasan menyimpan ASN korup, dimanakah kesulitannya, kami siap bantu baik dalam menyajikan pikiran, bahkan harus secara fisik membantumu melawan dari akibat yang ditimbulkan, saat membersihkan sisa ASN korup tersebut.

Mau dibawa kemanakah ASN Korup itu UMI DINDA? (*)

Mataram 2 Maret 2019

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 123
    Shares
To Top