Hukum & Kriminal

Soal Laut Ama Hami, Dewan Ke Kantor Ibu Susi

Nazamuddin

Kota Bima,  Bimakini.- Pekan lalu Komisi di DPRD Kota Bima kunjungan kerja (Kunker)  ke sejumlah kemeterian.  Salah satunya Kementerian Keluatan RI yang dipimpin Susi Pujiastuti.

Anggota DPRD Kota Bima,  Nazamuddin mengaku,  saat ini Pansus laut Ama Hami sedang mengumpulkan data.  Hasil pertemuan dengan Kementerian Kelautan, bahwa teluk Bima termasuk dalam kawasan strategis nasional, sehingga manjadi  tanggungjawab pemerintah pusat.

“Idealnya memang tidak boleh ada pembangunan, tapi disampaikan ke kementerian harus kembali lagi ke Perda Pemerintah Provinsi sebagai acuan, ” terang Nazam sapaan akrab duta PKPI itu.

Artinya,  kata dia, yang mengatur pengelolaan teluk Bima termasuk kawasan Ama Hami, yaitu Perda Provinsi NTB, Nomor 12 tahun 2017 dan PP Nomor 17.

Namun yang belum bisa simpulkan, kata Nazam,  seperti apa pengaturan dalam Perda Provinsi NTB tersebut. “Nanti akan  kami koordinasi lagi dengan Pemerintah Provinsi melalu Bappeda dan Dinas Kelautan,” pungkasnya.

Dikatakannya,  harus didefinisikan dulu isi perda tersebut.  Meskipun saat Pansus laut Ama Hami berkoordinasi, aktifitas penimbunan itu ilegal.

“Untuk memperkuat ilegalnya itu harus diperkuat oleh regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Sampai hari ini kami juga tetap mengatakan bahwa aktivitas reklamasi dan pembangunan di Ama Hami itu tetap ilegal,” tegas Nazam.

Lanjutnya,  pihaknya akan mengundang BPN. Setelah itu pendalaman tentang kebijakan BPN. “Karena mereka juga punya aturan sendiri, bagaimana menerbitkan hak milik terhadap obyek reklamasi itu,” ujarnya. (DED)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 12
    Shares
To Top