Connect with us

Ketik yang Anda cari

Pemerintahan

Wakil Bupati/Wali Kota se NTB Diskusi Kemiskinan di Mataram

Mataram, Bimakini.- Pemerintah Provinsi NTB akan terus melakukan intervensi melalui berbagai program untuk menurunkan angka kemisikinan. Hanya saja, support data yang baik dan akurat diperlukan. Sehingga program yang dijalankan oleh Pemerintah betul-betul tepat sasaran.

Hal itu menjadi komitmen Pemerintah Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah. Komitmen tersebut menguat saat Diskusi Terbatas bertema Potret Kemiskinan Pasca Bencana Gempa, di Mataram, Kamis (28/2/2019), dengan melibatkan seluruh Wakil Bupati/Wakil Walikota se NTB, Kepala BPS NTB, Akademisi serta sejumlah stakeholder.

Wakil Gubernur NTB menjelaskan untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan, perlu data yang valid dan akurat. Kalau tidak kata Wagub, orang yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, tidak mendapat intervensi dari pemerintah. Justru yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang rumahnya kecil, namun memiliki banyak hewan ternak dan kendaraan.

Selain itu, kemiskinan jelas Wagub, sangat berpengaruh, tidak hanya pada persoalan kunsumsi moneter. Namun juga dari yang non moneter, seperti pendidkan, kesehatan serta pola pikir. Karena itu perlu kerjasama dan sinergi yang baik oleh semua pihak.

“Program -program pusat untuk pengentasan kemiskinan juga perlu kita sukseskan,” ungkap Wagub.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Sukantono, menjelaskan proses survey angka kemiskinan yang telah dilakukannya selama ini. Untuk angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensus September 2018, sebesar 14,63 persen. Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018, yang mencapai 14,75 persen.

Sementara untuk kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat 15, 20 persen, Kabupaten Lombok Timur 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.

Ia juga menjelaskan, survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Yaitu, bulan Maret dan September. Di bulan Maret, survey dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi.

“Kami melakukannya dua kali sesuai aspirasi anggota Dewan. Yaitu, untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September,” jelasnya.

Yang perlu menjadi catatan katanya, adalah turunnya angka kemiskinan NTB, yakni 0,02 persen meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. Kenapa bisa menurun? Ia menjelaskan, pada saat gempa itu, bantuan untuk masyarakat sangat melimpah. Sehingga, ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimpah.

“Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan,” tegasnya dihadapan Wakil Gubernur NTB.

Akademisi Unram, Dr Firman menjelaskan gempa bumi yang melanda NTB tahun lalu, harus menjadi momentum untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu modal sosialnya adalah rasa kebersamaan untuk membangun akibat dari rasa senasib dan sepenanggungan. Karena itu, ia memberikan gambaran apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di NTB.

Pertama, redefinisi tentang apa itu kemiskinan serta batasan dan tolak ukurnya. Kedua, reposisi peran. Ketiga adalah industrialisasi. “Saat ini Gubernur sudah membuka ruang untuk program industrialisasi,” katanya.

Yang perlu dilakukan juga katanya adalah reorientasi produksi. Kalau selama ini UMKM itu selalu memproduksi barang untuk souvenir, maka ke depan perlu dikembangkan produksi berupa bahan makanan. Dan terakhir katanya adalah membuka usaha baru oleh pengusaha lama. PUR

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Ekonomi

Bima, Bimakini.-  Dari 14 desa di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, 11 belum Musdes pemuktahiran Basis Data Terpadu (BDT). Antara lain Desa Sanolo, Kara, Sondosia...

Pemerintahan

Mataram, Bimakini.- Pemerintah Pusat akan memberikan sanksi kepada daerah yang belum memperbarui data kemiskinan. Tercatat, ada 92 kabupaten/kota di Indonesia yang belum memperbarui data...

NTB

Mataram, Bimakini.- Pandemi Covid-19 di NTB memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial. Namun pemerintah pusat,...

NTB

Mataram, Bimakini.- Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai kemiskinan di Indonesia. Dari data tersebut, terungkap bahwa Provinsi NTB merupakan daerah dengan laju...

Pemerintahan

Bima, Bimakini.- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Bima masih besar. Padahal, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun...