Hukum & Kriminal

Bawaslu Diminta Laporkan Penyelenggara Bermasalah, Jika tidak Diadukan ke DKPP

Sulaiman MT, SH

Bima, Bimakini.- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima,  Sulaiman MT, SH meminta Bawaslu untuk  bersikap tegas terhadap penyelenggara yang diduga berbuat curang selama tahapan penghitungan dan rekepitulasi suara, baik di tingkat KPPS dan PPK. Sikap terhadap mereka yang melawan Undang-undang (UU) Pemilu, harus tegas dan menjadi pembelajaran.

Sulaiman menilai tidak cukup memberikan saksi etik, baik teguran, administrasi, atau pemecatan. Harus ada saksi hukum yang diterima, agar menjadi efek jera. “Agar kedepannya tidak ada main-main lain dengan menciderai demokrasi. Jika tidak ada sanksi hukum, maka ini akan berulang lagi kedepannya,” tegasnya kepada Bimakini.com, Rabu (8/5).

Dicontohkannya, kasus perbedaan jumlah DA1 Kecamatan Sape, harus menjadi atensi serius. KPU sendiri sudah melakukan tugasnya untuk mengelarifikasi hal tersebut dan melakukan perbaikan. Juga mengambil sikap atas penyelenggara yang tidak melakukan tugasnya dengan  baik, sehingga dipecat.

Mestinya, kata Sulaiman, Bawaslu juga mengambil sikap untuk melaporkan penyelenggara yang melanggar kode etik ke aparat penegak hukum. Menurutnya, tidak perlu lagi menunggu laporan, namun dapat langsung melaksanakan amanat Pasal Pasal 410,  ayat 3.

“Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

“Ayat 4, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK/PPLN, dan KPPS/KPPSLN yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini,” tambahnya.

Penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran itu, kata dia, dikenakan sanksi sesuai Pasal 535.  “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3  tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,” teragnya.

Selanjutnya, kata  Sulaiman, Pasal 551, Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000.

Ketentuan itu, kata dia, sudah jelas, Bawaslu tidak perlu menunggu laporan, jika  ditemukan ada indikasi pelanggaran tersebut. “Saya berkomunikasi dengan salah satu komisioner, agar melaporkan PPK Sap eke kepolisian, malah saya disuruh lapor,” katanya.

Dia mengaku heran, padahal bunyi pasal tersebut sudah jelas, tidak perlu menunggu laporan, namun dapat mengambil sikap langsung ke penegak hukum. “Bawaslu adalah lembaga yang nelakukan pengawasan terhadap penyelengagrab Pemilu, yang dibiayai dari anggaran Negara dengan jumlah besar. Apa jadinya kalu pengawas Pemilu tidak memahami undang-undang,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, Bawaslu dilihatnya hanya diam. Dikuatirkannya harapan publik akan peran Bawaslu tidak sesuai kenyataan.

“Jika Bawaslu tidak melaporkan penyelenggara PPK yang berbuat curang dan memanipulasi data perolehan suara, saya sebagai anggota dewan di Komisi 1, mempertanyakan integriras Bawaslu. Jika tidak dilaporkan silahkan mundur dan saya tidak segan-segan melaporan ke DKPP. Ini saya berikan warning bagi Bawaslu. Ini wajib tidaklanjuti,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, SPd mengatakan, pihaknya akan mendalami lebih dulu  kasus melibatkan PPK Sape, agar tidak salah langkah. (IAN)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 37
    Shares
To Top