NTB

Danrem 162/WB dan Gubernur NTB Pastikan yang Ditangkap Densus 88 Aman

Danrem 162/ Wira Bhakti, Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani, SSos, SH, MHan dan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, bertemu warga Kelurahan Penatoi, Kota Bima, Jumat (24/5).

Kota Bima, Bimakini.- Danrem 162/ Wira Bhakti, Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani, SSos, SH, MHan dan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, bersama Dandim 1608/Bima Letkol Inf Bambang Kurnia Eka Putra, bertemu warga Kelurahan Penatoi, Kota Bima, Jumat (24/5). Kunjungan itu terkait penangkapan sejumlah warga Kelurahan Panatoi oleh  Densus 88 beberapa waktu lalu.

“Kehadiran kami di tengah keluarga warga Penatoi Kota Bima, tidak lain hanya untuk memastikan keluarga dan warga bahwa yang diamankan Tim Densus beberapa hari lalu dalam keadaan aman dan sehat,”  ujar Danrem 162/ WB Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M. Han dihadapan warga.

Kata dia, terkait dengan penangkapan tersebut, adalah kebijakan Polri untuk menjaga kondisi keamanan wilayah menjelang pemungumuman hasil Pilpres, karena diduga yang ditangkap terindikasi.

“Kalau terkait dengan pengambilan itu di luar kewenangan kami sebagai Angkatan Darat. Kami hanya memastikan meraka aman supaya tidak membuat kekuatiran di tengah masyarakat,” katanya.

Dikatakannya, mereka yang diamankan masih di Lombok. Danrem dan Gubernur NTB yang hadir di tengah-tengah agar keluarga tidak lagi kuatir dengan keadaan mereka.

“Kami akan selalu membangun komunikasi dengan Polri, sejauh mana keterlibatan terhadap indikasi yang membuat mereka terjerat,” katanya.

Sementara Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah, mengaku kehadiran dirinya bersama Danrem di Kelurana Penatoi merupakan respon terhadap adanya penangkapan warga oleh Tim Densus 88 terkait adanya indikasi keterlibatan  dalam jaringan terorisme.

“Kami berkewajiban melakukan pendekatan humanis kepada orang tua dan keluarga, agar bisa lebih membuka diri dengan lingkungan sekitar,” ujarnya.

Terhadap permintaan pihak keluarha agar dikembalikan, sebagai gubernur tetap menjalin komunikasi dengan pihak berwenang. Namun jika hal itu sudah sesuai dengan protap dan mekanisme berlaku maka tidak bisa di intervensi.

“Penangkapan itu adalah protap untuk menjaga kemungkinan yang akan terjadi sebelum Pilpres itu, itu adalah perintah Presiden yang dijalankan oleh Polri dan diteruskan ke wilayah Polda dan Polres,” pungkasnya. (MAN)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 11
    Shares
To Top