Pemerintahan

Lima Tahun Pemkot Bima Pertahankan WTP

Wali Kota Bima, H Muhamad Lutfi, SE, saat menerima hasil penilaian BPK RI Perwakilan NTB, Senin.

Kota Bima, Bimakini.- Bagi Pemkot Bima penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan NTB terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 adalah kelima kalinya. Sekaligus ini menjadi kado tahun pertama pada kepemimpinan Walikota H Muhammad Lutfi SE dan Feri Sofiyan, SH.

Walikota Bima H Muhammad Lutfi SE dan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2018 dari Kepala BPK Perwakilan NTB Hery Purwanto SE MM Akan pada Senin 27 Mei di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi NTB.

Hadir Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Djalilah. Sementara Walikota Bima didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Drs H Mukhtar MH dan Kepala BPKAD Kota Bima Drs Zainuddin.

Walikota Bima, H Muhammad Lutfi, SE saat memberikan sambutan mewakili seluruh Kepala Daerah Se-NTB menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala BPK Perwakilan NTB atas kepercayaan kepada Kota Bima dengan kembali memberikan opini terbaik Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018.

“Terima kasih atas bimbingan dan kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan untuk masa mendatang kami harapkan bimbingan, masukan dan koreksi untuk mempertahankan kinerja penyusunan laporan keuangan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Baginya, penilaian WTPyang  kembali Kota Bima raih untuk kelima kalinya sejak tahun 2014 menjadi kebanggaan seluruh masyarakat. Namun secara khusus disampaikannya bahwa penilaian ini bukan berarti Kota Bima terlena dan berpuas diri. Karena penilaian WTP merupakan Keharusan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan prinsip transparansi, ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

“Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami, namun bukan berarti kami berpuas diri. Penilaian WTP ini bukanlah sesuatu yang menjadikan kita Jumawa namun ini adalah keharusan sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang,” pungkasnya. (IAN)

 

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 13
    Shares
To Top