Dompu, Bimakini.- Maraknya politik uang (money politic) diperhelatan Pemilu/Pilkada benar-benar miris. Kenyataan itu membuat banyak pihak kuatir atas mutu demokrasi.
Sehingga Mantan Ketua PWI Perwakilan Dompu H Abdul Muis, SH , MSi mengusulkan agar politik uang dilegaskan saja. Usulan ini sebagai bentuk keprihatinan melihat fenomena politik uang yang begitu massif, termasuk Pemilu Pilpres , Pileg, Pilkada. “Kita bisa melihat dengan mata begitu masifnya terjadinya money politic di Pemilu ini,” katanya dengan nada prihatin, Senin (29/4).
Abdul Muis juga mengkritisi lembaga penyelenggaraan Pemilu yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk meminimalisir kasus politik uang itu. Padahal kasus itu terjadi secara massif dan menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat.
Lantas pertanyaannya, kata Abdul Muis, untuk apa anggaran yang begitu besar digelontorkan Negara untuk Pemilu. “Percuma anggaran besar yang digelontorkan negara untuk penyelenggara pemilu kalau hasilnya tidak Jurdil,” kata pria yang juga digadang-gadang maju dalam bursa Pilkada Dompu tahun 2020 ini.
Lanjutnya, tidak dapat dipungkiri pada setiap momen Pemilu kasus Money Politic selalu menjadi topik hangat. “Kalau sistem Pemilu masih seperti ini jangan terlalu berharap lahirnya demokrasi yang jurdil,” tegasnya.
Tambahnya, harus adanya pola pikir dan prilaku yang dilakukan agar money politic bisa diminimalisir. Tentunya harus melibatkan lembaga terkait, sehingga para calon tidak dirugikan dengan sistem ini.
“Kesadaran masyarakat juga menjadi penting untuk menolak politik uang,” harapnya. (JUN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.