Pendidikan

SPM Pendidikan jadi Tanggungjawab Pemda

Pembekalan Enumerator Kajian Tematik Pendidikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan SPM Pendidikan di aula Hotel La Ila, Rabu (15/5).

Bima, Bimakini.- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tidak lagi menjadi beban sekolah, namun kini tanggungjawab Pemerintah Daerah (Pemda).  Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  2 Tahun 2018 mengenai SPM Pendidikan. Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik.

Hal itu disampaikan National Program Coordinator YAPPIKA-ActionAid, Akbar Ali pembekalan Enumerator Kajian Tematik Pendidikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan SMP Pendidikan di aula Hotel La Ila, Rabu (15/5).

Enumerator yang akan melakukan riset Dapodik terdiri dari CSO dan Komunitas Sekolah. Kegiatan ini  pertemuan perencanaan dan pembekalan Enumerator ini kerjasama SOLUD, Yappika dan Uni Eropa.

Dengan SPM baru ini, kata Akbar, memberikan kemudahan dan keringanan bagi pihak sekolah. Karena sebelumnya SPM titik beratnya dilaksanakan oleh pihak sekolah. “APBD harus memenuhi SPM Pendidikan,” ujarnya.

Namun, kata Akbar, karena SPM ini baru diberlakukan 1 Januari 2019, sehingga belum banyak yang mengetahuinya. Bahkan riset yang akan dilakukan di Kabupaten Bima, disejumlah sekolah di 18 kecamatan, terolong baru.

“Ini riset pertama dilakukan setelah SPM ditetapkan sejak 1 Januari 2019. Data ini selanjutnya dapat disampaikan ke Pemda melalui Bidang  Pendidikan Dasar,” ujarnya.

Saat pertamuan dengan bupati, kata Akbar, mengharapkan data hasil riset  tersebut dapat diserahkan ke Pemda. Diharapkannya, apa yang dilakukan ini dapat mendorong layanan pendidikan lebih baik di Bima.

Finance Officer for EU Delegation of Indonesia and Brunei Darussalam,  Agniezska Zelaskiewicz, mengaku terkesan dengan program yang berjalan di Bima. Salah satu sekolah yang sudah dikunjungi adalah SDN Tampa Lawa, Kecamatan Sape.

Direktur Eksekutif Yappika – ActionAid, Fransisca Fitri menyampaikan, keberadaan pihaknya sebagai salah satu bagian dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dasar. Juga  dalam kerangka kolaborasi program untuk pendidikan inklusi dan berkualitas.

Selanjutnya, para Enumerator yang mendapat pelatihan selama dua hari, akan turun  melakukan survey. Terutama memastikan data Dapodik yang sudah diinput. Apakah sesuai dengan kenyataan lapangan atau tidak.

Para Enumerator juga berlatih membaca data dapodik dan diberikan pemahaman tentang SPM Pendidikan.  (IAN)

Share
  • 7
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top