Opini

Problema Elit dalam Politik Lokal

Oleh: Alfin Syahrin, MSi

Alfin Syahrin, MSi

Pikiran ini hanya sebagai refleksi bahwa rongga dan substansi kekuasaan, pergerakan dan dinamikanya diisi dan ditentukan oleh kualitas elit. Peran, tugas dan tanggungjawab elit sangat esensial dan tidak bisa disepelekan apalagi sengaja tidak diaggap.
Elite adalah aktor utama yg secara politik memainkan posisi yang strategis dalam mengatur ritme, warna dan corak kekuasaan kr itu elite adalah pelangi demokrasi. Elite adalah pemilik sejumlah gagasan mereka surplus inovasi meski beberapa defisit kreasi dan integritas, tetapi elite adalah aktor pembuat kebijakan, mempengaruhi kebijkan dan memutuskan kbijakan yg menentukan kemajuan dan daya saing daerah.

Elit yang saya maksud disini ada beberapa. Pertama, elit birokrasi mereka berfungsi aktif dan partisipatif menyelenggarakan kekuasaan yang kreatif dan inovatif sebagai pelayan yang baik harus inspiratif untuk mnciptkan pemerintahan yang kredibel  dengan melakukan sinkronisasi antara cita-cita desentralisasi yang mghendaki aktualisasi aspirasi lewat proses demokrasi.
Kritikan saya pada aktor politik di daerah adalah soal kualitas SDM yg mengerikan rendahnya di epicentrum kekuasaan. Rumah legislatif kita (DPR) dihuni anggota dewan yg tdk mempunyai kecukupan dan kecakapan pngetahuan, pengalaman dan kualifikasi memadai mjlnkan proses legislasi. Defisit kecakapan dan kapasitas Wakil rakyat memiliki implikasi negatif terhadap tingkat aktivasi dan partisipasi mereka dlm memberi atensi pada sejumlah aspirasi masyarakat.
Realitas yang sama juga ditemukan di level eksekutif masih banya elit yang di samping rendah sumber daya manusianya. Juga  memiliki mental opportunis dan pragmatik sehingga hilang integritas dan daya kritisnya, dalam membangun dan menggerakan birokrasi yg handal dalam pelayanan, inovatif dan kompetitif dalam transparansi juga memuaskan publik.

Eksekutif dan yudikatif harus setara dalam kelas dan level intelegensi  karena daerah adalah lumbung kekayaan dan sumber daya yang  menjadi potensi dan sumber bagi pembiayaan pembangunan karena itu Eksekutif dan yudikatif meja dan kursinya harus dipenuhi oleh otak yang padat gagasan dan melimpah nalar.
Sehingga potensi emas, tambang, batu bara, pertanian, kelautan dan kehutanan dpt dikelola elit dgn kapasitas dan pengetahuan. shingga mberi efek bagi kemajuan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Karena itu eksekutif dan legislatif harus produktif mrumuskan kbijkn investasi. Itu jalan legal konstitusional mengeksekusi ide dan pikiran dalam aksi.
Elite lain yg saya jg sorot adalah elit partai politik. konstelasi politik lokal bnyak dpngaruhi oleh koalisi dan partisipasi aktor politik lokal seperti ketua-ketua partai. sayangnya peran dan kontribusinya tidak bgtu terasa oleh publik yang luas, selain hanya meramaikan pemilu. program2nya tidak sustainable hanya spontanitas dan sporadis. sehingga gagal menjadikan parpol sbg instrumen pembangunan daerah. padahal penguatan peran dan kapasitas parpol menentukan stabilitas sistem politik dan demokrasi. Begitu kritik tajamnya Samuel Huntington.
elit partai banyak mjdikan parpol hanya sbg tangga dan jalan kompromistik yg licik untuk mggapai tujuan dan kpentingan pragmatik. bukan sbg alat dan wahana pendidikan politik dan medium orkhestrasi memanifestasi kehendak aspirasi. oleh karena itu perlu pembaharuan substansi visi dan arah perjgn partai politik di daerah.

Kader-kader parpol harus produktif di parlemen hrus simpatik dalm aksi-aksi konkrit di masyarakat. Citra partai politik kini terpuruk dalam korupsi, kolusi dan inkompetensi kader.

Padahal menurut Anker Smith, dalam kerangka mimietic seorang yg mjdi representasi dari rakyat harus mmiliki pikirn, cita dan tujuan yang sama dengan alam pikir dan kesadaran kirits rakyat yg diwakili.
Elite berikutnya yg juga sbgai penentu mozaik dan horizon kekuasaan politik di daerah adalah elit ekonomi. menurt sya ada elit ekonomi bukan birokrat atau eksektif tetapi ada juga birokrat nyambi sebagai pengusaha yang elit.

Peran elit ekonomi non birokrat adalah penetrasi pgusaha yang mndukung kekuasaan terpilih. lewat sumbangan dana kampaye maupun konsensus2 yg disepakti. biasanya mereka adalah aktor yang memiliki agency, koneksi dan relasi dalam
(Terma-Anthony Giddens) dalam struktur kekuasan eksekutif. mereka menguasai proyek-proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Mereka aman mdptkn Shelter (perldungan ) dari kepala daerah dan elit birokrasi kr kontribusinya.
kategori kedua, elite ekonomi yg juga birokrat rangkap pengusaha.

Mereka perencana, pengatur dan penentu kbijkan atas sejumlah program pemerintah. mereka bkrja dari dalam dg menunjuk pihak-pihak tertentu yang bisa jadi rekanan, atau relasi dan keluarganya sebagai pemenang atau pelaksana proyek-proyek.

Untuk meyamarkan aksi mereka punya kreasi menjual proyek-proyek tertentu lalu menarik fee.Sehingga sirkulasi akses informasi hanya dikuasai mereka dari dalam dan dari luar yang dekat  dengan kekuasaan.
Sehingga ini  menjadi problem akut yang menjadikan kekuasaan di daerah sgt oligarkis dan kapitalis transaksional. Desentralisasi yang dicetuskan sebagai awal letupan semangat menghadirkan keadilan, kemandirian dan daya saing daerah  tidak terwujud dalam landscape dan arsitektur kekuasaan lokal.
Elite terakhir adalah elite agama. Elite ini mmiliki kompleksitas modal sosial simbolik dalam istilah Piere Bordieau. Yaitu jamaah, pengetahuan agama, kharisma, reputasi dan kesholehan sosial yang membuat dirinya mudah dipatuhi sebagai patron. Sayangnya  infiltrasi dan penetrasi agama dalam politik cenderung seremonial dan pragmatik. diorientasikan hanya dalam ritus-ritus untuk memperoleh dukungn politik semata misalnya lewat pengajian, istighoshah, haul dan majelis taklim disulap jadi arena kampanye calon.

Fenomena  ini memicu mengentalnya polarisasi politik aliran menurut Ignas Kleden. Akibatnya segregasi sosial berupa naiknya sensitifitas dan sentimen agama yang provokatif dalam kontestasi politik tidak dapat terhindarkan benturannya.

Dari pusat sampai ke daerah smgat primordialitas dan etnisitas yang mencuat adalah implikasi dari disfungsi peran elit agama dalam perebutan rantai puncak kekuasaan. Konfrontasi kelompok agama dan nasionalis terlht tdk kunjung usai meski kontestasi telah berujung tuntas.
Oleh karena itu menurut saya, pikiran dan gagasan integrasi agama dan politik tetap perlu tetapi harus ditampilkn sebagai high politic values ( nilai dasar universal agama yg tinggi).. Artinya nilai-nilai agama dalam politik harus menjadi kerangka makro bernegara mewujudkan keadilan, kesetaraan, kemanusiaan.shingga ruh dari kputsan dan kebjkan negara etik religinya  menjadi warna bukan sebaliknya politisasi agama dan komersialisasi isu agama untuk pencapaian tujuan politik. (*)

Share
  • 16
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top