Masdin, Mantan ANggota DPRD Kabupaten Bima.
Bima, Bimakini.- Realisasi APBDes Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, tahun 2018 diiduga banyak penyimpangan. Hal itu dibeberkan mantan ANggota DPRD Kabupaten Bima, Masdin. potensi kerugian keuangan negara di atas seratus juta.
Ada dugaan belanja fiktif dan bantuan yang disunat. “Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kita menduga Dana Desa Tambe tahun 2018 sarat korupsi,” ujarnya.
Seperti, kata dia, bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu terjadi item bantuan langsung yang dianggap fiktif, karena tidak bisa ditemukan penerima manfaatnya.
“Saya menduga terjadinya korupsi Dana Desa karena lepas dari pengawasan BPD. Semua dokumen APBDes sudah dikantongi sehingga bisa dibaca muncul kejahatan dilakukan secara berjamaah,” ujarnya.
Adapun beberapa item yang diduga dilakukan penyimpangan, yakni pengadaan tempat pemandian mayat dua unit dan biaya lainnya Rp8 juta, pengadaan mesin pengolah sampah sebesar Rp 10 juta, pengadaan wareles untuk kuburan dua unit.
Selain itu, jelasnya, ATK dari setiap bidang program rata rata Rp 750 ribu perbidang pembangunan sedangkan tidak ada yang di pergunakan untuk itu. Ironis lagi, penyimpangan terjadi pada item pembangunan Jambanisasi Rp34 juta utk beberapa rumah saja. Pembangunan saung kelompok yang tidak tuntas sebesar Rp15 juta lebih. Terjadi pengalihan anggaran program penataan desa wisata sebesar Rp 150 juta lebih tanpa landasan yuridis, sehingga melenceng dari pagu perencanaan dan biaya gotong royong sebesar Rp18 juta.
“Sederet kasus tersebut saya telah menyusun draf laporan pengaduan secara hukum,” ujarnya.
Dirinya menyesalkan ulah pengelola Dana Desa Tambe yang tidak mencerminkan azas keterbukaan informasi dalam melaksanakan kegiatan desa. Terkait hal itu, pihaknya bersama unsur lain tidak akan tinggal diam dan akan memotong mata rantai dugaan korupsi di tanah kelahirannya.
“Semua kegiatan harus dilakukan secara terbuka demi kemaslahatan umat. Bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk mencari keuntungan apalagi Dana Desa adalah hak seluruh masyarakat,” sesal Masdin. (KAR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
