Peristiwa

Kades Rato Keluhkan Pendamping PKH tidak Beri Data Penerima Manfaat

Junaidin H MM

Bima, Bimakini.- Kepala Desa (Kades) Rato Kecamatan Bolo, Junaidin H. MM memgeluhkan tidak mengetahui data penerima Bansos PKH di desanya. Hal itu kata Kades karena pihak pendamping PKH tidak mau terbuka soal data penerima manfaat program pusat itu.

“Jangankan untuk mengetahui nama penerima manfaat. Jumlah penerima manfaat PKH saya tidak tahu,” keluhnya, Jum’at (26/7).

Kata Kades, saat ditanyakan data penerima PKH, pendamping PKH selalu beralasan tidak jelas. Bahkan sering memberikan harapan palsu. “Saya hanya dijanjikan akan dapat data itu. Kenyataan hanya pepesan kosong,” terangnya.

Masalah PKH menjadi polemik, karena masyarakat menuding Pemdes yang melakukan pendataan. Padahal masalah data tidak diketahui Pemdes. “Kita sering ajukan nama nama penerima PKH. Tapi perubahan tidak ada ujarnya.

Diakuinya, di desa setempat sangat banyak warga miskin yang tidak tercakup dalam program PKH. Sedangkan berdasarkan laporan perangkat desa lainnya, penerima Bansos PKH kebanyakan warga yang hidup diatas garis kemiskinan.

“Kita harap ada perubahan data PKH. Sehingga warga miskin lainnya bisa menikmati Bansos tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Timu, Fikrin, AMd, juga mengeluhkan hal yang sama karena hingga saat ini belum mengetahui dengan jelas penerima manfaat PKH di desa setempat. “Kita juga tidak tahu jumlah penerima PKH. Karena pihak pendamping selalu mengelak jika ditanya soal data,” beber Fikrin.

Diakui dia, pihaknya sudah bersama Kades lain sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan survei di lapangan. “Pihak Dinas Sosial NTB akan turun di setiap desa. Hal itu berdasarkan informasi yang disampaikan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi beberapa hari lalu melalui WhatsAppnya,” jelasnya.

Dirinya berharap kepada pihak pendamping PKH agar tidak menutup informasi kaitan masalah data PKH. Karena hal itu akan menjadi boomerang bagi kita di desa. “Pendamping PKH harus terbuka soal data penerima manfaat Bansos dari Pemerintah Pusat itu. Karena kita di desa sering ditanya oleh masyarakat bahkan menyorot pendataan adalah kewenangan kita, padahal kita tidak tahu,” tutupnya. (KAR)

Share
  • 25
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top