Peristiwa

Pemdes Woro Kembali Didesak Serahkan Salinan Kegiatan Program Desa

Bima, Bimakini.- Terkait tertutupnya keterbukaan informasi yang dilakukan Pemerintas Desa (Pemdes) Woro Kecamatan Madapangga, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Woro Bersatu (APMWB) kembali melakukan aksi demo di depan kantor desa setempat, Senin (29/7). Aksi kali ini, APMWB mendesak Pemdes setempat agar menyerahkan salinan kegiatan program desa selama penggunaan Dana Desa.

Korlap aksi, Aris Munandar, meminta kepada Pemdes salinan dan dokumentasi Salinan Reviu RPJMDesa Woro tahun 2016 – 2021. Memberikan Salinan RKPDes Tahun 2014 – 2019. Meminta Salinan LKPJ Desa Woro Tahun 2014 – 2018 dan meminta Salinan LPPD Desa Woro Tahun 2014 – 2019. pelaksanaan kegiatan desa.

“Kami minta semua dokumen atau salinan segala kegiatan sejak tahun 2016 sampai 2021 diserahkan kepada masyarakat. Sebab berdasarkan amanat Undang undang kami juga punya hak untuk mengetahui dan memiliki salinan itu sesuai dengan amanat UU keterbukaan Informasi publik pasal 35 UU Desa Nomor 6 tahun 2014 dan UU No 14 tahun 2008 sebagai suatu kewajiban oleh pemerintah untuk memberikan informasi publik kepada seluruh masyarakat,” jelas Aris.

Orator lainnya, Firdaus, menegaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini mewujudkan harapan masyarakat untuk mengetahui alur penggunaan anggaran Dana Desa. Bukan karena ada tendensi pribadi maupun golongan.

“Kita hadir mewakili aspirasi masyarakat banyak. Bukan karena kepentingan pribadi maupun golongan,” terangnya.

Apa yang menjadi tuntutan saat ini mestinya dipenuhi oleh Pemdes Woro, karena menyangkut kepentingan umum. “Tidak ada alasan untuk menutup informasi terhadap publik. Karena masyarakat wajib tahu,” tegasnya.

Mewakili Pemdes setempat, Bendahara Desa, Syamsurijal dalam tanggapanya menyampaikan, Pemdes Woro tidak pernah menutup informasi publik. Hal itu dibuktikan dengan adanya papan informasi desa yang terpampang di halaman kantor desa. Selain itu, setiap tahapan kita tidak pernah melanggar aturan seperti menyampaikan saat kegiatan kemasyarakatan.

“Semua berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa telah diperiksa oleh pemerintah atas tanpa ada temuan,” jelas Syamsurijal.

Sambung dia, jika ada program yang ingin dimasukan dalam kegiatan desa pada penggunaan Dana Desa. Mestinya tokoh muda menyampaikan aspirasinya dan siap memerioritaskannya demi terselenggaranya pengelolaan Dana Desa secara terbuka dan akuntabel.

“Sebelum semua dikerjakan, mulai tingkat dusun dilakukan musyawarah. Hal itu adalah acuan bagi kita untuk melaksanakan item kegiatan yakni dengan tujuan agar tidak muncul asumsi negatif dari masyarakat,” pungkasnya. (KAR)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 10
    Shares
To Top