Oleh: Mawardin
Mawardin
Usai sudah pesta demokrasi 2019, baik pileg maupun pilpres. Setelah itu, masyarakat di daerah-daerah akan menyongsong pesta demokrasi 2020 berwajah pilkada.
Sebagai bagian dari masyarakat Bima, saya menyaksikan percakapan antar netizen politik di media sosial (medsos). Di daerah paling ujung timur Pulau Sumbawa itu, musim politik kembali bersemi. Narasi-narasi politik didendangkan oleh penggiat politik medsos baik kubu petahana maupun kontra petahana.
Dalam bingkai perang narasi, kubu petahana tentu akan berkisah seputar “kesuksesan” selama menjabat. Sedangkan calon penantang akan bercerita bahwa petahana gagal, kinerja pemerintahan minus. Ini memang hukum besi politik dalam merebut pasar elektoral.
Tapi sejatinya politik harus melampaui urusan elektoral. Pihak petahana harus serius menuntaskan janji-janji politiknya untuk memajukan Bima terutama aspek keamanan dan kemakmuran rakyatnya secara ril, transparan dan aplikabel. Pun pihak penantang, harus menawarkan opsi kebijakan alternatif, langkah-langkah apa yang akan diambil dan seterusnya. Lalu kita kembalikan kepada rakyat untuk memilih menu yang paling enak.
Tak sedikit orang Bima yang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati yang dikabarkan akan bertarung pada Pilkada Bima 2020. Saya membaca di pelbagai pemberitaan media lokal online dan jejaring medsos, tercatat beberapa nama yang disebut-sebut ingin mengadu nyali di palagan politik.
Mereka berasal dari pelbagai latar belakang profesi. Ada anggota DPRD Kabupaten Bima, DPRD Provinsi NTB, pengusaha, dosen, birokrat, wartawan, pengacara, hingga sejumlah figur yang pernah maju sebagai Caleg DPR RI 2019. Entah bagaimana ujungnya, saya tidak tahu.
Kepada petahana maupun penantang, silakan berkompetisi merayakan demokrasi secara logis, etis, dan estetis. Orang-orang Bima yang merasa baik, silakan ambil bagian. Seorang begawan politik asal Jerman Fredrich Naumann mengatakan “Ketika orang-orang baik menjaga jarak dari politik, tak perlu heran jika politik menjadi tidak baik.”
Jika narasi politik dikonstruksi hanya terjebak dalam demokrasi kultus, sekadar kanalisasi hasrat eksistensial, bahasa politik tanpa gagasan programatik, maka yang berlaku seperti kata Harold Lasswell: siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (who gets what and how). Sebagai pemilih, kita sangat menantikan gebrakan manusia (Bima) politik yang mengontestasikan ide-ide politik progresif, punya warna lain yang “wow effect” untuk memperhebat Dana labo Dou Mbojo.
Selanjutnya, apa lagi harapan kita sebagai masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi nanti?
Ada beberapa masalah dalam rangkaian proses pesta demokrasi. Antara lain kekerasan dan konflik, apatisme publik, politik uang atau demokrasi berbasis uang (pitikrasi) hingga jual beli pencalonan (candidacy buying), kampanye hitam, ujaran kebencian dan lain-lain.
Adalah benar, politics is talk (politik adalah pembicaraan), seperti disebut oleh Mark Roelofs. Tapi berbicara politik tak melulu lewat kata-kata. Perilaku, tindakan dan perbuatan para aktor politik pun termasuk pembicaraan politik. Kalau lelaku aktor politik bertindak dan berbuat nyata untuk menolong orang-orang pinggiran, itulah bahasa politik yang hakiki. Itulah kembang demokrasi yang sehat.
Untuk membangun pesta demokrasi yang sehat, maka semua pihak yang berkepentingan hendaknya memberikan pendidikan politik, terutama penguatan literasi politik (political literacy) kepada masyarakat. Seumpama ada sengketa, selesaikan secara hukum, bukan konser kekerasan dan konflik yang bisa merugikan kita semua.
Melalui pendidikan politik, masalah-masalah yang muncul dalam setiap perhelatan pilkada dapat dikurangi, sehingga partisipasi politik publik yang berbobot dapat menggairahkan kenduri demokrasi. Apatisme publik pun terhindarkan. Politik uang juga bisa dicegah. Bahwa memilih pemimpin itu berdasarkan prestasi dan rekam jejak yang baik, bukan karena pitikrasi.
Dalam masyarakat yang rawan terbelah akibat framing isu, etika komunikasi politik para elite perlu diutamakan sesuai atmosfir budaya setempat. Bukan kampanye hitam dan saling memfitnah. Perbendaharaan kalimat, pilihan diksi dan kesantunan berbahasa dibutuhkan untuk menghadirkan keadaban publik. Nilai-nilai religius bisa menjadi sumber energi untuk berpolitik secara etis. Dengan begitu, lahirlah pemimpin yang amanah dan bisa diandalkan.
Alam demokrasi memerlukan dialektika. Perbedaan pendapat itu indah manakala setiap elemen masyarakat bersikap dewasa dalam menghadapi polemik politik yang mengemuka. Kebebasan berpendapat dan berekspresi terbuka seluas-luasnya. Rambu-rambu hukum yang membatasi agar kebebasan tidak diboncengi sebagai rimba terbuka untuk menyebar disinformasi, hoax, kampanye hitam dan ujaran kebencian (hate speech).
Mencela dan menghina tak boleh dilakukan. Humor boleh bahkan penting untuk mencairkan ketegangan, tapi jangan sampai tergelincir pada sexist joke yang melampaui batas. Yang perlu adalah kritik yang rasional. Demokrasi yang substantif menyaratkan pertukaran makna dan pertarungan argumentasi yang berdasarkan pada fakta objektif, data valid dan informasi akurat.
Dus, percakapan politik yang mengumandangkan aspirasi rakyat adalah kunci. Itulah pentingnya pendidikan politik sebagai panduan dalam berpolitik dan berdemokrasi untuk membela kaum pinggiran. Sehingga terwujud hakikat politik seperti dikatakan Aristoteles sebagai wahana untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Siapa pun pilihannya, kita berharap pesta demokrasi berjalan damai tanpa bercak darah. Saya kagum pada orang-orang yang mau memajukan kampung halamannya. Pesta demokrasi adalah milik semua orang, bukan hanya grup tertentu saja.
Kompleksitas persoalan di Bima, saya teringat dengan ceramah dari Anwar Usman, Ketua MK asal Bima, ketika menghadiri acara launching buku “Nurani Keadilan” tulisan Hazairin AR (birokrat cum aktivis) di STISIP Mbojo-Bima (Jumat, 8 Maret 2019).
Anwar Usman merasa terpukul karena Bima masih dinilai sebagai daerah terbelakang di Indonesia, terutama aspek pendidikan. Padahal banyak tokoh sukses di pentas nasional yang berasal dari Bima.
“Bahkan dua Putra Bima pernah menjadi Ketua MK, jadi sangat disayangkan jika saat ini Bima belum memiliki universitas sendiri, harusnya Bima lebih maju lagi,” kata Anwar Usman.
Pak Anwar benar. Bima butuh SDM hebat melalui pendidikan berkualitas. Literasi diperkuat. Semua kelompok diskusi dari pelbagai mazhab, aliran pemikiran dan aliran politik didukung. Iklim dialogis pun tercipta. Tidak hanya satu warna yang monoton. Masyarakat menjadi terbiasa menyikapi perbedaan dalam hal apa pun secara wajar, tanpa ketegangan. Cita rasa toleransi, sikap inklusif dan horizon wawasan yang luas dalam melihat persoalan pun berkembang, hingga kemudian menumbuhkan kedewasaan berdemokrasi.
Jika banyak SDM hebat mengisi struktur birokrasi pemerintahan, sangat bagus untuk kemajuan Bima, bahkan NTB. Kehebatan SDM Bima memang lebih berkembang di tanah rantau. Sementara itu, di tanah sendiri masih jauh dari harapan. Itulah PR besar bagi pemimpin politik lokal dan aktor-aktor pembangunan di daerah.
Dalam konteks demokratisasi lokal, yang perlu diadakan adalah pendidikan politik baik formal maupun informal teruntuk masyarakat agar melek politik. Siapa yang melakukan? Ya tentu saja siapa pun yang peduli dengan masa depan demokrasi dan perbaikan daerah, bangsa dan negara yang kita cintai ini. (*)
Penulis adalah Area Researcher/Political Analyst di Charta Politika; Penggiat Literasi di NTB.
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
