Politik

Terlalu Cantik di Surat Suara, Calon Anggota DPD NTB Terpilih Digugat ke MK

Bima, Bimakini.- Pekan ini publik digegerkan dengan aksi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad yang nekat menggugat Calon DPD Dapil NTB bernama Evi Apita Maya, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sang Jenderal yang berasal dari daerah paling timur NTB, yakni Sape – Bima tersebut, menggugat Evi karena mengedit fotonya, sehingga terlihat sangat cantik untuk digunakan di kertas surat suara dalam Pemilu lalu.

Kepada BimaEkspres (Bimakini.com group) Farouk membeberkan bahwa Evi Apita Maya yang telah ditetapkan KPU NTB Mei lalu sebagai caleg DPD RI yang lolos tersebut, dianggap telah “menipu”, lantaran tidak jujur dalam menunjukkan wajah aslinya ke publik.

“Jika tidak begitu (gugat, Red) saya kuatir kedepannya di DPD atau lembaga politik lain seperti halnya lomba kecantikan saja. Yang dikedepankan adalah hal yang  palsu atau yang dimanipulasi, kan susah kalau begini,” tukasnya panjang lebar kepada BimaEkspres kemarin.

Dengan keyakinan dan latar belakang itulah kata Farouk, yang mengharuskannya membawa masalah tersebut ke MK. Nantinya majlis majelis hakim akan menentukan.

Dia menegaskan aksi tersebut bukan semata menyangkut suara dan Pemilu. Melainkan dalam Pemilu harus benar-benar adil dan jujur.

“Sekali lagi ini masalah kejujuran dan juga sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU sendiri. Bahwa foto warna itu yang terbaru dan minimal 6 bulan terakhir. Ini malah   menampilkan wajah yang sangat jauh dari aslinya,” paparnya via telepon.

Untuk diketahui Eva Epita Maya mampu menggondol suara terbanyak hingga Caleg DPD Nomor Urut 26 tersebut menempati urutan pertama dengan perolehan suara terbanyak yaitu 283.932 suara. Perolehan suaran ini mengalahkan Caleg DPD lain termasuk Farouk bahkan mantan istri tuan guru bajang atau Zainul Majdi.

Dalam gugatannya ke MK  tersebut, cerita Farouk, tidak hanya mempermasalahkan terkait editan foto cantiknya, melainkan ada masalah lain seperti dugaan money politik serta dugaan penggelembungan suara.

“Ternyata ada kasus lain yakni bagi-bagi sembako dan adanya kecurangan kampanye curi start. Dengan banyak masalah seperti ini masa saya harus tinggal diam. Jadi saya gugat itu bukan hanya terkait editan foto menjadi cantik saja ya,” ujarnya.

Farouk juga mengkhawatirkan kepada Eva Apita, jika nanti suatu saat tengah reses atau turun ke masyarakat, tidak ditandai oleh pemilihnya karena foto yang ada di kertas suara dan alat peraga kampanye jauh berbeda dengan fakta aslinya.

Bagaimana tanggapan Eva Apita? Melalui kuasa hukumnya Wahyuddin L SH., MH, mengaku pihaknya tidak tertarik untuk menanggapi soal materi Pemohon yang salah satunya terkait dengan foto kliennya.

“Sebab fotonya terlihat cantik atau tidak tergantung jarak pandang dan selera subjektifitas. Saya hanya ingin menegaskan bahwa materi permohonan Pemohon semestinya dipergunakan pada saat pendaftran, ferivikasi penetapan DCS, DCT hingga penetapan rekapitulasi,” terangnya kepada Bima Ekspres.

Artinya kata dia, jika dipersoalakan sekarang pemohon diyakininya tidak memenuhi legal standing di Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian pihaknya sebagai pendamping hukumnya Eva sudah menggunakan hak hukum untuk menyampaikan keterangan atau tanggapan terhadap pokok-pokok materi Permohonan Pemohon yakni tanggal 15 Juli, pukul 11.35 Wib.

“Yang akan dilanjutkan di persidangan nanti pada hari kamis tggl 18 Juli 2019 pukul 14.00 sampai selesai dengan agenda penyampaian keterangan pihak terkait, pengesahan alat bukti pihak terkait & sekaligus pemeriksaan saksi ahli dari pihak Pemohon, Termohon (KPU RI) Terkait dan Pemberi Ketarang (Bawaslu RI),” ucapnya.

Sementara terkait dengan Tuduhan penggunaan foto editan berlebihan pada saat pendaftaran yg dilakukan oleh Evi, katanya tidak benar dan akan dibuktikan kehadapan persidangan dengan membawa langsung prisipalnya. Pihaknya juga mempersilahkan publik menilai sendiri apakah Evi cantik atau tidak.

“Namun terkait dengan penggunaan yang dianggap sebagai syarat calon oleh Pemohon merupakan dalil yang keliru. Sebab, berdasarkan UU 7/2017 & PKPU 30/2018 dari 20 syarat calon yg disyaratkan foto tidak menjadi termasuk sebagai syarat calon perseorangan peserta Pemilu DPD RI,” pungkasnya. (IQO)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 9
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top