Pemerintahan

Banyak Pejabat Tersangkut Kasus, Wali Kota Bima Didesak Rombak Birokrasi

M Irfan, MSi

Kota Bima, Bimakini.- Banyaknya kasus hukum di wilayah Pemerintahan Kota Bima mulai dari temuan Bappeda, kasus K2, Pembayaran gaji ASN, kasus Pol PP, kisruh Dana Kelurahan, hingga anggaran Pemkot yang devisit nampaknya membuat gerah sejumlah anggota legislatif

Salah satu anggota DPRD Kota Bima, M Irfan, MSi menyebutkan, jika terus dibiarkan dengan birokrasi kini, dikhawatirkan akan berdampak keras terhadap kinerja Wali Kota serta program-program terbarunya.

Ia mendesak kepada Wali Kota Bima HM Lutfi SE untuk segera memperbaiki birokrasinya dengan sumber daya manusia yang berkompeten. ” Ini semua akibat kinerja sistem yang tidak benar. SDM-nya harus diganti. Birokrasi yang salah, bisa menghasilkan kinerja kepala daerah itu gagal, ” tegas pria yang juga berprofesi dosen ini.

Lanjut Irfan, Wali Kota tidak boleh mengacuhkannya begitu saja buruknya birokrasi. Dimana katanya jangan sampai program di OPD terhambat karena kasus-kasus yang muncul.

Duta PKB ini menjelaskan masalah terakhir yang menimpa Pemkot adalah terjadinya devisit angagran sebesar Rp 18 miliar yang menampakkan keteledoran Tim TAPD Kota Bima.

Kata Irfan saat ini lebih banyak pejabat yang menunjukkan dirinya saja. Bukan kinerja yang baik. Sehingga dampaknya secara keseluruhan publik menilai sebagai bentuk kegagalan kepala daerah mengelola pemerintahannya.

“Jadi untuk itu saya meminta pak wali untuk mengevaluasi itu tim TAPD nya. Jangan ada pembiaran seperti saat ini, ” tutupnya. (BE09)

Share
  • 56
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top