Pertemuan membahas evaluasi Kinerja Komir tahun 2019.
Bima, Bimakini.- Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bima, menggelar Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (Komir) tahun 2019, Rabu (28/8). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Ditjen Bina Bambangunan Daerah Kemendagri RI, Konsultan ESAI Pusat, Komisi Irigasi Provinsi NTB, Perwakilan PUPR Provinsi NTB dan Perwakilan GP3A Kabupaten Bima.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Ir H Nggempo, M.Mt, menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka integrated pacticipatory development and management off irigation program (IPDMIP).
Kata dia, National Project Implemetation Unit (NPIU) Ditjen Bina Pembangunan Daerah bersama Konsultan ISAI Pusat dan Regional akan melakuian evaluasi kinerja Komir.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan memonitor kinerja Komir dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan irigasi pertanian ditingkat provinsi dan Kabupaten, sekaligus menilai pencapaian Disbursement Linked Indikator-3 (DLI-3) tahun 2019,” katanya.
Kata dia, kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada panduan pemantauan dan penilaian kinerja Komir yang telah disusun oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah. “Kami menyiapkan data pendukung dan memfasilitasi pelaksanaan evaluasi apa yang dilakukan berkaitan dengan program pembangunan di bidang perairan,” jelasnya.
Nggempo mengatakan, berdasarkan hasil penilaian langsung oleh Tim Pusat dan Provinasi terhadapat apa yang dikerjakan, Bidang Pengairan PUPR Kabupaten Bima mampu memenuhi persyaratan dimaksud.
“Kami sudah berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja karena memang setiap pelaksanaan tidak pernah jauh dari yang diharapkan oleh peraturan yang berlaku,” katanya.
Dia juga mengaku, proyek seperti ini selalu berhasil dan Kabupaten Bima menjadi yang terbaik berdasarkan penilaian pusat. Dia percaya prestasi yang berhasil ditorehkan selama melaksanakan program ini, akan menambah bantuan dana dari pusat.
“Kami meminta doa masyarakat Kabupaten Bima semoga tahun sekarang dan kedepannya selalu ditambahkan anggaran untuk kepentingan membangun Kabupaten Bima lebih baik,” ujarnya.
Nggempo juga berharap, supaya Program pemerintah pusat, provinsi dan daerah bisa disingkron dan terkoneksi di semua sektor. “Kami meminta Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk meperhatikan daerah tertinggal, supaya bisa dibangun yang lebih baik dan maju,” ujarnya.
Sementara perwakilan Ditjen Bina Bambangunan Daerah Kemendagri RI, Aminah, SE, MM, mengaku karakter daerah Kabupaten Bima yang memiliki keterbatasan, namun mampu bersaing dengan daerah lain. Hal inilah yang harus menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kami ingin melihat kinerja Komisi Irigasi (Komir) 2019, apakah berjalan sesuai mekanisme, namun ternyata sudah maksimal pembentukan Komisi Irigasi di Kabupaten Bima,” jelasnya.
Terkait penyampaian ke Pusat, Aminah mengaku akan ada strategi lain untuk disampaikan ke Pemerintah Pusat. Bahwa kinerja komisi irigasi Kabupaten Bina sudah dibuktikan langsung dilalangan yang sesuai dengan petunjuk.
“Ada tiga lokasi yang disurfei langsung, hasilnya sangat maksimal dan memenuhi syarat dan standar,” katanya.
Dia menegaskan, Komisi Irigasi Kabupaten Bima harus konsistensi terhadap perencanaan irigasi. Jika berbicara air, harus berbicara fasilitas dan dampak untuk pertanian.
“Namun yang terpenting bagaimana bisa kerja sama semua pihak supaya bisa dihindari dampak negatif dan kita minimalisir,” pungkasnya. (MAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
