Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah
Mataram, Bimakini.- Potensi tambang yang cukup besar di NTB, tentu memiliki peran besar dalam kontribusinya bagi kemajuan ekonomi. Namun di satu sisi, juga dapat menimbulkan masalah besar bagi lingkungan sekitar, apabila potensi pertambangan tersebut tidak dikelola atau dimanage dengan baik oleh pemerintah.
“Pemain besar harus merubah filosofi dalam mengelola tambang. Jangan lagi memaknai masyarakat sekitar sebagai pengganggu, tapi jadikan bagian dari proses industri tambang yang ada,” tegas Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, saat menjadi narasumber dalam diskusi terbatas dengan tema “Mengelola Potensi Tambang di NTB”, di Kantor Harian Suara NTB, Kamis (15/8/2019).
Menurut Gubernur, Investor-investor tambang besar di NTB harus mulai merubah pola dalam melakukan kegiatan eksplorasinya. Perusahaan harus menyalurkan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat lingkar tambang. Tentunya kata Gubernur, dengan meningkatkan skill dan kemampuan kerja, sehingga mampu direkrut kerja maka akan ada rasa ikut memiliki. Dengan demikian lingkungan NTB akan selalu aman dan nyaman bagi dunia investasi.
Pemerintah lanjutnya, akan menggelar karpet merah untuk menyambut masuknya investor di NTB. Selain itu pemerintah juga akan membantu dan mempermudah semua proses pengurusan izin dalam melakukan investasi. Namun, tentunya investor yang betul-betul memiliki keseriusan bukan investor yang abal-abal.
Ke depan kata Doktor Zul, pemerintah akan terus menginventarisir potensi-potensi investasi di NTB. Untuk kemudian ditindak lanjuti dengan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) handal bidang pertambangan. Sehingga dalam semua proses dari operasi tambang, masyakat NTB menjadi bagian, dengan demikian masyarakat lokal tidak lagi menjadi penonton di tanah sendiri.
Karena itu, Doktor Zul menghimbau semua investor, jika memiliki masalah dan kendala di lapangan, untuk selalu mengkomunikasikan dengan pemerintah. Dengan demikian pemerintah akan mencari solusi pemecahan masalah yang ada di tingkat masyarakat.
“Jika ada masalah atau kendala, dikomunikasikan, sehingga kita bisa kondisikan dengan masyakat,” imbuhnya.
Pemerhati masalah Ekonomi NTB, Dr. M. Firmansyah, menyatakan setuju dengan gagasan Gubernur NTB bahwa membangun tambang itu tidak boleh hanya memikirkan tambang itu sendiri. Namun juga harus memikirkan masyarakat di sekitar tambang itu.
“Saya sependapat dengan pak Gubernur, kita tidak bisa berpikir bahwa ketika membangun tambang hanya memikirkan tambang saja. Berapa radius dari pengaruh tambang itu harus dipikirkan,” ungkapnya.
Karena itu katanya, perlu dibuatkan blueprint atau masterplan tentang kontribusi lain dari kehadiran tambang itu, baik kontribusi langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung yang ia maksud berupa masyarakat bisa langsung bekerja di perusahan tambang yang ada. Sementara kontribusi tidak langsungnya berupa pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya kata Doktor Firman, adalah para pengusaha tambang harus mulai memikirkan bahwa ke depannya tidak ada lagi pemutusan hubungan kerja secara mutlak.
“Mulai dari sekarang, karyawan itu mulai dilatih untuk menyiapkan diri menjadi enterpreunership. Jadi, ketika nantinya ada persoalan, tambang sudah tidak ada, mereka sudah bisa membangun sendiri kehidupan ekonominya,” jelas Dosen Unram itu.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, M. Husni, Kepala BI NTB Achris Sarwani, Kepala BPS NTB Suntono, SE, M.Si, Kadis LHK Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, Kepala DPM-PTSP NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi., M.Si, President Direktur PT. AMNT, Rachmat Makkasau dan Presdir Indotan, Wawa Jaka Sungkawa serta Pimpinan PT Sumbawa Timur Mining. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
