Mataram, Bimakini.- Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu program unggulan NTB Gemilang dalam bidang kesehatan yang telah tertuang di RPJMD NTB 2019-2023.
Untuk memantapkan program revitalisasi Posyandu ini, Pemerintah Provinsi NTB terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, supaya program ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama dengan Asisten 1 Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Eva Nurcahyaningsih M.Si, Asisten II Ir. Ridwansyah, Asisten III Ir.Hartina M.Si, Direktur RSUP dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dwi, bertemu dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, di ruang rapat Cut Mutia Kantor Kementerian Kesehatan RI Jakarta.
Agenda utama dalam pertemuan yang dimulai pukul 11.30 WIB tersebut, adalah pemaparan tentang program revitalisasi Posyandu yang akan dijalankan di NTB.
Setelah menyimak pemaparan dari Wagub dan Kadikes NTB, Menteri Kesehatan menyambut baik program revitalisasi Posyandu yang menjadi program unggulan NTB.
“Program revitalisasi Posyandu dengan jenis Posyandu Keluarga yang digalakkan di NTB ini sangat baik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat NTB,” jelasnya.
Kementerian Kesehatan, lanjut Menkes, akan memberikan dukungan dalam mensukseskan program Revitalisasi Posyandu di NTB ini. “Nanti apa yang bisa kami bantu akan kami berikan untuk suksesnya program ini,” jelas Menkes.
Dalam paparan Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut, program revitalisasi Posyandu ini penting dilakukan mengingat peran dan fungsi Posyandu yang langsung bersentuhan dalam menyelesaikan masalah dasar masyarakat dari hulu.
“Kami di NTB berusaha supaya masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat itu diselesaikan dari hulunya. Untuk itu, keberadaan Posyandu yang berada di setiap dusun harus dapat dioptimalkan keberadaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dasar yang ada di masyarakat,” jelas Wagub.
Lebih lanjut Umi Rohmi menjelaskan, saat ini penderita stunting di NTB berada pada angka 33,49 persen yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Jika Posyandu telah berjalan epektif dan optimal, penderita stunting di NTB akan dapat diturunkan,” jelasnya.
Untuk menjalankan revitalisasi Posyandu ini, Wagub mengajak seluruh kepala desa untuk dapat menganggarkan biaya untuk Posyandu melalui dana desa.
“Melalui dana desa yang jumlahnya cukup besar, kami mengajak para kepala desa supaya menganggarkan minimal Rp 150.000 untuk insentif kader,” jelasnya. PUR
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
