Connect with us

Ketik yang Anda cari

Ekonomi

Dana Bansos Pemkot Bima Dipangkas, Alokasi Rp12,5 Miliar Pun Berkurang

Kepala Dinsosnakertrans Kota Bima, Drs H. Muhidin, MM, mendaftar sebagai calon Sekda.

Kota Bima, Bimakini.- Defisitnya anggaran di Pemkot Bima senilai Rp 18 Miliar berdampak pada pengurangan. Dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk pembentukan 10 ribu tenaga kerja di Kota Bima yang seharusnya sebesar Rp 12,5 Miliar.

Tidak main-main, jumlah dana yang  dipangkas bahkan hingga setengahnya, yakni Rp 5,5 Miliar dari Rp 12,5 Miliar. Karena untuk diketahui Pemerintah Kota Bima menggebrak khayalak dengan anggaran bantuan sosial bernilai fantastis senilai Rp 12,5 miliar untuk mewujudkan visi misi Wali Kota dan Wakilnya.

Anggaran ini telah diketok sejak APBD murni tahun 2019. Namun, hingga memasuki anggaran perubahan justru angka Rp 12,5 miliar itu tak kunjung dieksekusi. Ironisnya, anggaran yang digadang-gadang sebagai terobosan besar kepemimpinan Lutfi – Feri itu, kini jumlahnya telah berkurang dalam APBD Perubahan 2019. Dari Rp 12,5 Miliar, anggaran tersebut kini berkurang menjadi Rp 7 miliar. Hampir setengah dari angka awal, hilang terpangkas.

Sebelumnya, pemangkasan anggaran ini sudah diungkap oleh Anggota DPRD Kota Bima M Tajil dari PDI Perjuangan. Pria yang akrab disapa Dae Andang itu mengungkap, adanya pemangkasan ini sehingga pernyataan kepala daerah tentang Rp 12,5 dinilai menyesatkan.

Kepala Bappeda Kota Bima, H Fakhrunroji, MM yang dikonfirmasi mengakui dipangkasnya anggaran bansos Rp 12,5 miliar. “Benar, dipangkas. Sekarang tinggal tujuh miliar saja,” ujar mantan Kepala DLH Kota Bima ini.

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Diakuinya, pemangkasan anggaran tersebut dilakukan karena dampak dari defisit anggaran tahun ini. Dijelaskannya, realisasi anggaran di tahun awal APBD 2019 karena proses perekrutan pendamping yang dilakukan dinas tekhnis. Kemudian, anggaran tersebut harus dibuatkan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai dasar penentuan penerima manfaat.

“Bagaimanapun, tujuannya ini untuk menekan angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Jadi kita harus realisasikan,” tandasnya. Saat inipun Bappeda tengah menggarap Perwali. Namun dipastikannya, Perwali tersebut akan selesai dalam bulan ini sehingga verifikasi proposal segera dilakukan.

Sementara Kadis Sosial Kota Bima H Muhidin mengaku saat ini sedang memverifikasi proposal yang sudah masuk ke dinsos. “Kita masih verifikasi. Jumlah proposal yang masuk, sudah mencapai ratusan,” urainya. Namun Muhidin memastikan, realisasi bansos bisa diraih tahun 2019 ini. (IKR)

Iklan. Geser untuk terus membaca.

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.

Berita Terkait

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.com.- Saat ini,  masih  ada perbedaan jumlah defisit APBD Kabupaten Dompu tahun 2013. Perbedaan itu pun semakin membingungkan masyarakat Dompu Bappeda mengakui defisit...

Pemerintahan

Dompu, Bimakini.com.- Beberapa elemen masyarakat Dompu mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Dompu dapat mengatasi atau keluar dari  lilitan defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp15 miliar...