ilustrasi
Bima, Bimakini.- Memasuki Bulan September tahun 2019 ini yang menjadi tanda akan menuju akhir tahun, legislator di DPRD Kabupaten Bima mulai memplototi kinerja eksekutif. Terlebih kepada para OPD yang memiliki pencapaian atau target PAD yang tinggi.
Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019, eksekutif mengusulkan anggaran yang dimintai persetujuan legislatif, sebesar Rp 1,8 Triliun. Besaran angka RAPBD Perubahan tersebut, membuat legislatif menduga ada sejumlah OPD yang mengalami kebocoran capaian dari target dan prognosisnya.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bima, Edi Mukhlis, mengungkapkan adanya sejumlah kebocoran pundi pendapatan daerah yang sah pada sejumlah OPD. Bocornya pundi pemasukan daerah tersebut bebernya, ada Dinas Perikanan dan Kelautan.
“Mulai dari pendapatan dari retribusi pabrik es batangan untuk para nelayan di sejumlah wilayah kecamatan pesisir laut,” ungkapnya.
Meski tidak disebutkan berapa defisit hasil PAD di bidang usaha tersebut, kata Edi, nyaris setengah dari capaian berkurang.
Masih di Dinas yang sama, sebutnya, pendapatan dari hasil sewa alat berat jenis eksafator yang dikelola selama ini, sama sekali tidak dilapaorkan atau dituangkan sebagai pemasukan daerah di dinas tersebut.
“Hasil dari sewa eksafator nihil alias nol rupiah. Padahal alat berat itu selalu dikelola di Workshop Bima,” terangnya.
Belum lagi katanya, pemasukan PAD dari tambak rakyat disejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bima. pada tahun-tahun sebelumnya kata Edi, pemasukan tetap ada, tetapi untuk tahun ini sama sekali kosong pendapatannya.
Kebocoran PAD lainya, sambung Duta Partai Nasdem yang berhasil lolos untuk kedua kalinya di rumah rakyat tersebut, terkait pendapatan daerah pada pengelolaan Taman Wisata Kalaki.
“Dari target Rp 7 juta pertahun ternyata hanya Rp 6 juta saja. Mestinya pendapatan disetiap titik potensi PAD meningkat dari tahun sebelumnya, bukan malah menurun,” tekannya.
Fakta yang paling miris duga Edi, terjadinya kebocoran pendapatan daerah di bidang pengeloaan aset. Jika dihitung kerugian daerah dari pengelolaan aset sebutnya, mencapi angka Rp 7 Miliar setiap tahunnya. Sebab soal kelola aset utamanya lelang tanah yang dibijaki Bagian Umum, ada banyak indikasi penguasaan tanah Pemkab oelh oknum tertentu yang tentunya tidak masuk dalam kas daerah.
Belum lagi urainya, jumlah aset dalam bentuk tanah sawah seluas 1520 hektar di tambah 32 hektar di wilayah Kota, hanya menghasilkan PAD sebesar Rp 2 Miliar dari target Rp 4 miliar tahun ini.
Hal lain yang menyangkut bocornya pendapatan daerah disebutkan Edi, penyewaan Losmen Komodo yang masih nol dan tidak dikelola langsung oleh Pemkab alias dikelola oleh oknum lain.
“Untuk pengelolaan Losmen Komodo, Kejaksaan sudah bersurat pada manajemen Losmen Komodo perihal segera mengembalikan aset pemerintah tersebut,” jelasnya seraya menyebutkan masih banyak bocornya capaian PAD disejumlah dinas lainnya.
Lalu bagaimana Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menanggapi dugaan kebocoran PAD ini? IDP menganggap istilah kebocoran dinilai sangat jauh dari fakta yang ada selama ini.
“Bukan bocor, tapi belum mencapai target saja. Apalgi ini belum akhir tahun. Saya rasa dan yakin sekali ga ada yang bocor kok,” tepisnya kepada wartawan.
Terhadap kritikan legislatif ini, kedepan ia akan menekan kepada para OPD terlebih yang dimaksud, akan terus dipantau dan diperingati agar bekerja dengan baik dan mencapai sesuai target PAD nya. (IKR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
