Pemerintahan

Janji Politik Lutfi-Feri Terealisasi 80 Persen?

Wali/Wakil Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi – Feri Sofiyan, SH saat menyampaikan pidato perdana saat acata syukuran, Kamis (27/9).

Kota Bima, Bimakini.- Beberapa waktu lalu, saat Pembukaan MTQ Tingkat Kota Bima, Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, mengelaim realisasi janji politik sudah terpenuhi 80 persen. Namun, klaim itu  mendapat ragam respon. Terlebih para legislator yang sebagai lembaga pengontrol kinerja eksekutif.

Adalah M Tajil Arifin SH, atau yang lebih akrab disapa Dae Andang yang merupakan anggota DPRD Kota Bima. Dae Andang menyebutkan, klaim Wali Kota tersebut merupakan upaya pembohongan publik atau khayalak ramai, terlebih warga Kota Bima.

“Tolak ukurnya dari mana? Realisasi itu dari mana? Tolonglah, jangan bohongi publik gini dong,” ujarnya dengan nada heran kepada wartawan Rabu (11/9).

Dicontohkan Duta PDI Perjuangan itu, program pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin yang disebut-sebut telah terealisasi, sebutnya hingga kini tidak ada sama sekali. Karena hingga saat ini dari pandangan Andang, audit pembatasan belum kunjung dilakukan sehingga anggaran yang sudah diploting untuk masjid dalam APBD tidak bisa digunakan sama sekali.

“Itu baru contoh pertama ya. Lalu realisasi mana yang dimaksud Wali Kota dalam pernyataannya itu?  Saudara wali kota jangan bohongi publik,” sentilnya dengan nada meninggi.

Selain soal masjid, Andang juga menyebut anggaran Rp 12,5 miliar untuk pembukaan 10 ribu lapangan pekerjaan, juga katanya belum terealisasi. Andang mengungkap, anggaran tersebut hanya Rp 7 miliar saja.

“Termasuk soal BPJS yang mengcover ribuan warga Kota Bima itu tidak jelas. Sejauh ini, tidak pernah ada angka berapa yang telah didistribusikan,” tepisnya.

Terlebih dibeberkannya, ia sudah menerima informasi adanya warga penerima BPJS dari pemerintah yang hingga kini tidak bisa menggunakannya karena terhitung tunggakan di BPJS.

“Sekali lagi saya pertanyakan, bagiamana yang terealisasi delapan puluh lima persen itu? Belum honorer sukarela yang dijanjikan satu juta, belum lagi soal pemberian handphone dan termasuk pembebasan lahan Pelindo,” ulasnya dengan heran.

Dia mengharapkan agar Wali Kota lebih baik mengungkap hal-hal yang realistis saja. Jika memang tidak ada, maka hal tersebut akan menjadi evaluasi bersama baik eksekutif maupun lembaga legislatif seperti dirinya.

Berbanding terbalik dengan Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih SH yang ditemui secara terpisah, Rabu (11/9) di ruangannya.

Syamsurih menyebutkan, jika klaim yang disampaikan Wali Kota saat pembukaan MTQ akhir pekan lalu tersebut, memang berdasarkan apa yang sudah tercantum dalam APBD Murni tahun 2019.

“Kalau menurut saya itu sudah sesuai dengan angka 80 persen itu. Bahkan lebih kok, jika melihat semua visi misi itu sudah tertuang dalam anggaran daerah,” ucapnya.

Dia mencontohkan mulai program BPJS untuk warga miskin, pembangunan masjid Al-Muwahidin, 10 ribu wirausaha baru, pemberian insentif dan lainnya. “Sudah semua dan sudah dianggarkan dalam APBD,” tuturnya.

Sementara soal realisasi, menurut Syamsurih hal tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada Wali Kota saja, melainkan juga kepada dinas tekhnis. Untuk itu, Syamsurih meminta wali kota segera mengevaluasi kinerja kepala OPD yang tidak mampu menyerap anggaran.

“Jangan salahkan wali kota soal realisasi. Dinas tekhnis harus digenjot. Jika tidak mampu, segera mutasi diganti dengan yang mampu dan berkinerja,” tutup Syamsurih. (IKR)

Share
  • 26
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top