Bima, Bimakini.- Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Hak Rakyat dan Anti Korupsi (GPPHR – AK) Desa Tambe mendesak Pemdes setempat terbuka dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Desakan tersebut mereka sampaikan saat menggelar aksi demo di depan Kantor Desa Tambe, Senin (23/9).
Koordinator aksi, Supriadin, menyampaikan, dalam pengelolaan dana desa selama ini Pemdes dinilai tak tranpasaran. Sehingga tak heran muncul asumsi publik bahwa Pemdes mengambil keuntungan dalam mengelola anggaran yang bersumber dari negara tersebut.
Selain itu, para penerima manfaat untuk program pemberdayaan sama sekali warga tak tahu siapa saja yang mendapatkannya. Baik itu program bantuan benih kambing, lele, dan lainnya. “Semua program di desa ini benar-benar tertutup dan tak pernah disosialisasikan,” ujarnya.
Diakuinya, memang Pemdes sudah memasang papan Info Grafis. Tapi dalam papan tersebut masih secara umum bentuk-bentuk kegiatannya. “Kita tak butuh papan tersebut. Tapi yang kita butuhkan setiap pencairan anggaran harus disosialisasikan dan siapa saja mendapatkan program. Sekaligus yang mengerjakan. Bukan secara tiba-tiba dikerjakan tanpa warga ketahui,” tuturnya.
Hal senada disampaikan orator lain, Buyung Nasution SPd menuding bahwa Pemdes setempat sengaja merampas hak rakyat. Sekaligus menjadikan Dana Desa ini untuk kepentingan mereka saja. Tanpa memikirkan nasib warga. “Warga hanya menikmati kulitnya saja. Sedangkan isinya sudah diambil para oknum di desa tersebut,” tudingnya.
Dia mendesak BPK untuk mengaudit khusus pengelolaan Dana Desa Tambe sejak Tahun 2016 sampai 2019. Sekaligus akan melakukan aksi lanjutan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bima. “Untuk beraudiensi saya haramkan. Sebab cara mereka dalam mengelola dana desa ini sudah banyak sekali menyimpang dari aturan,” tegas Calon BPD terpilih tersebut.
Kata dia, Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemdes di Tambe ini sekitar Rp 2 miliar. Namun anggaran yang besar itu belum mampu menunjukkan perubahan yang ada di desa ini. Dikarenakan dalam pengelolaannya diduga syarat kepentingan dan unsur kesengajaan untuk memperkaya diri oknum tertentu saja. “Pemdes Tambe ini sangat lucu. Masa mengangkat bendahara yang tak bisa apa-apa. Sedangkan dalam pelaporan keuangannya dikerjakan aparatur lain. Ini tata pemerintahan yang dinilai benar-benar bobrok,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Tambe, Ilham, SH menyampaikan bahwa terkait keterbukaan informasi publik tersebut sudah dilakukannya. Salah satu dengan pemasangan papan info grafis APBDes. Sekaligus bersosialisasi disetiap kegiatan sosial kemasyarakatan dan lainnya. “Kita sudah bersosialisasi dan terbuka dalam pengelolaan Dana Desa ini. Tak ada yang kita tutup-tutupi,” tegasnya.
Dia mengapresiasi adanya aksi yang dilakukan sejumlah warga setempat. Sebab aksi ini merupakan bagian fungsi kontrol masyarakat dalam mengawal pelaksanaan dana desa ini. “Kita berterima kasih adanya aksi damai ini. Sebab ini salah satu bagian dan bentuk kepedulian masyarakat demi kemajuan dan pembangunan di desa,” pungkasnya. (KAR)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
