Bima, Bimakini.- Pengelolaan retribusi di Kabupaten Bima belum maksimal dan diindikasi banyak kebocoran. Akibatnya, daerah dapat dirugikan.
Hal itu dikatakan anggota DPRD Kabupaten Bima, M Natsir, SSos, kepada Bimakini.com, Kamis (5/9).
Pengelolaan retribusi yang belum maksimal itu kata dia, seperti pasar. Ada retribusi pedagang dan juga parkir. Keduanya dianggap belum dikelola dengan baik.
“Parkir misalnya, tidak ada pengelolaan khusus. Tidak ada petugas parkir khusus dan juga karcis penarikan retribusi,” ujarnya.
Padahal, kata dia, jika dikelola dengan baik, akan memberikan masukan ke kas daerah. Sementara di Kabupaten Bima, terdapat beberapa pasar yang sangat potensial.
Jika pemerintah tidak sanggup mengelola sendiri, kata dia, maka bisa ditender untuk pihak ketiga. Dengan target PAD yang ditentukan, dapat mengoptimalkan pendapatan dan meminimalisir kebocoran.
Anggota DPRD lainnya, Muhammad Aminurlah, SE mengungkapkan, ada dugaan hasil retribusi hilang di jalan. Hal itu karena lamanya pengendapan hasil retribusi, mulai dari tingkat UPTD, kemudian dinas. “Bahkan hasil retribusi bisa habis digunakan untuk kebutuhan lainnya dan ini harus menjadi perhatian kepala daerah,” ujarnya.
Ketua DPD PAN Kabupaten Bima ini menilai, kepala daerah belum serius dalam menertibkan sumber-sumber PAD. “Bupati harus memperbaiki manajeman di pemerintahan,” pungkasnya. (IAN)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.