Connect with us

Ketik yang Anda cari

Politik

Sarat Politik Uang, Pengisian Anggota BPD Perlu Dievaluasi

Anggota DPRD Kabupaten Bima, M Natsir, SSos

Bima, Bimakini.- Pengisian anggota Badan  Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Bima perlu dievaluasi kembali.  Sistem pemilihan langsung yang dilakukan saat ini berpotensi merusak  tatanan demokrasi.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bima dari  Partai Amanat Nasional (PAN), M Natsir, SSos, kepada Bimakini.com, Kamis (6/9).

Natsir menyorot pengisian anggota BPD dengan sistem pemilihan langsung. Karena judulnya pengisian, maka seharusnya dikedepankan  musyawarah.

Natsir mengaku prihatin,  karena  pengisian BPD dengan pemilihan langsung, menimbulkan kerentanan. Bahkan ada indikasi politik uang dilakukan para calon. “Ini perlu dievaluasi makanisme atau regulasinya. Bayangkan untuk terpilih ada yang harus membayar suara hingga 100 ribu,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, ada pemilihan terpisah dengan keterwakilan perempuan. Selain pemborosan waktu, juga perlu telaah ulang dalam memahami keterwakilan perempuan.  Jika ada calon anggota BPD yang perempuan dan terpilih, maka dapat langsung mengisi keterwakilan perempuan, tanpa harus pemilihan terpisah. “Saya pikir hal seperti ini perlu dievaluasi kembali, tertama mekanisme pemilihan, sebaiknya diarahkan ke  musyawarah,” sarannya.

Jika tidak, kata dia, politik uang yang merambah pada pengisian anggota BPD, dapat berdampak pada pemilihan Kades serentak nanti. Begitu juga saat pemilihan  kepala daerah pada 2020. (SOF)

Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.

Click to comment
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Hindari komentar bermuatan pelecehan, intimidasi, dan SARA.
Advertisement

Berita Terkait

Politik

Mataram, Bimakini.- Barisan Tuan Guru Muda (Baruda) Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberi sejumlah imbauan menjelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024...

Pemilu Serentak 2024

Kota Bima, Bimakini.- Setiap tahapan Pemilu, memiliki tingkat kerawanan sendiri. Maka perlu ada pemetaan kerawanan disetiap tahapan, tertama masa tenang dan saat pungut hitung....

Politik

Kota Bima, Bimakini.- Bawaslu Kota Bima menerima kunjungan Peserta Latihan Khusus Kohati (LKK) HMI Cabang Bima periode 2023-2024, Jum’at (1/9/2023). Mereka diterima Kordiv Hukum...

Politik

Dompu, Bimakini.- Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Dompu tinggal sebentar lagi. Namun rupanya Bupati Dompu Abdul Kadir Jaelani (AKJ) mengaku ditelpon oleh salah...

Politik

Dompu, Bimakini. – Upaya mewujudkan kesadaran masyarakat dalam menangkal peredaran politik uang pada Pilkada tahun 2020, Himpunan Mahasiswa Pajo Mataram (HPMP) menggelar dialog terbuka,...