Mataram, Bimakini.- Umumnya pada sebuah pemerintahan, tahun pertama bagi pemimpin baru adalah tahap penyesuaian diri sembari membangun pondasi baru sebagai tahapan tahun berikutnya. Konsep dari pemerintahan baru biasanya seperti itu. Dimana untuk tahun keduanya, adalah mengakselerasi dan tahun ketiga memetik hasil dari apa yang dilakukan di tahun pertama dan kedua.
Bang Zul dan Umi Rohmi, sebetulnya juga tidak jauh-jauh dari konsep pemerintahan seperti itu. Tetapi kalau disikapi secara bijak, satu tahun pemerintahan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi, sebenarnya sudah melangkah lebih ke depan daripada sekadar membangun pondasi baru.
Memang, untuk memulai sesuatu, apalagi sesuatu yang baru, kadangkala memunculkan kontroversi. Itu wajar terjadi. Namun, Gubernur dan Wakil Gubernur harus tetap melangkah. Untuk menjalankan enam program strategisnya, agar berjalan dengan baik, tidak terhenti di persimpangan jalan, tidak ada yang salah jika mengabaikan sedikit kontroversi itu.
Bagaimanapun, semua kebijakan pembangunan dari pemimpin baru, semua pihak harus bijak memantau. Seperti misalnya, bagaimana Bang Zul – Umi Rohmi mencoba menekan angka kemiskinan melalui pendekatan community based tourism, yakni melahirkan kemandirian dengan membentuk desa wisata. Ini sebuah konsep untuk mengembangkan potensi alam, budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat.
Saat ini, konsep tersebut sudah berjalan baik karena didukung dan dijalankan oleh masyarakat. Kedepan, tentunya konsep ini sedikit demi sedikit akan menciptakan suatu kreatifitas sehingga pariwisata itu bisa mendarah daging di hati masyarakat.
Manfaat pembentukan desa wisata ini, sudah sangat jelas. Yaitu, dengan sendirinya menjadi sumber ekonomi atau pendapatan bagi masyarakat desa. Konsep ini juga bisa menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitarnya. Tak kalah penting, konsep ini akan membuat masyarakat di desa tersebut meningkatkan perhatiannya kepada sumber alam yang dimiliki dan memiliki inisiatif memperbaiki lingkungan jika terjadi kerusakan.
Konsep seperti ini sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Di beberapa desa di NTB konsep itu sudah berjalan lama. Hanya saja karena Gubernur ingin mengembangkan dan menerapkannya di tempat yang baru, maka sudah pasti menjadi hal baru bagi masyarakat desa tersebut.
Desa-desa wisata yang selama ini memakai konsep tersebut dan sudah berjalan dengan penuh kemandirian dan berhasil, adalah Desa Sade, Desa Setanggor, Desa Tete Batu, Pasar Pacingan dan Desa Kerujuk. Keberhasilan desa-desa tersebut menjadi desa wisata, diharapkan menjadi inspirasi masyarakat desa lain untuk mengembangkan kreatifitas desa mereka.
Di bidang lain, pengembangan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) NTB, Gubernur juga harus tetap melangkah dengan konsep beasiswa ke kuar negeri. Meski mengundang kontroversi, namun untuk meningkatkan SDM NTB melalui konsep beasiswa ini harus tetap berjalan.
Pengiriman putra putri NTB untuk melanjutkan studi S1, S2 dan S3 ke luar negeri, saat ini sudah berjalan. Gubernur sudah menetapkan angka 1000 putra putri NTB harus menimba ilmu di luar negeri sebagai bekal mereka membangun NTB.
Sepanjang tahun 2018 – 2019, putra putri NTB yang sudah dikirim ke luar negeri, berjumlah 265 orang. Mereka tersebar di beberapa negara, yakni Polandia 72 orang (S2), Malaysia 152 orang (S2), Taiwan 23 orang (S1) dan Tiongkok 18 orang (S3).
Peningkatan SDM juga dilakukan melalui konsep open public space, yaitu membuka rumah bahasa. Konsep ini mengajak masyarakat untuk mengasah kemampuan dan penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.
Guna mendukung konsep ini, Pemerintah Provinsi sudah mendirikan rumah bahasa. Di sini masyarakat bisa mengakses internet gratis, mencari informasi melanjutkan studi ke luar negeri dan beasiswa. Rumah bahasa ini juga menjadi co-working space untuk anak-anak muda dalam rangka berbagi ide dan gagasan (rumah ide) serta inspirasi (rumah inspirasi) untuk pembangunan NTB. (PUR/bersambung…)
Ikuti berita terkini dari Bimakini di Google News, klik di sini.
