Pemerintahan

Serapan Anggaran Minim, Pemkot Bima Dinilai Gagal

M Irfan, MSi

Kota Bima, Bimakini.- Minimnya serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, bisa menjadi indikasi gagalnya pemerintahan H Muhammad Lutfi, SE – Feri Sofiyan, SH sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Bima.  Perlu ada perombakan dan penempatan pejabat yang memiliki kemampuan dalam memahami empat pilar pembangunan.

Hal itu ditegaskan anggota DPRD Kota Bima, M Irfan, MSi kepada  Bimakini.com, Senin (16/9).

“Indikator gagalnya pemerintah saat ini serapan anggaran baru 20 persen,” ungkapnya di Kantor DPRD Kabupaten Bima.

Sebagai partai pengusung pasangan Lutfi-Feri mengaku kecewa dengan kinerja ini. Dari Rp 200 miliar pos belanja langsung, baru Rp 20 miliar terserap. “Sementara tahun anggaran tinggal dua bulan,” sesalnya.

Apalagi, kata dia, jika serapan angggaran tidak mampu dimaksimalkan hingga November nanti. Akan  ada pinalti dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran untuk kota Bima akan dikurangi.

“Sementara disisi lain Pemkot Bima dalam KUA-PPAS tahun 2020 proyeksinya 1,2 triliun rupiah,” ujarnya.

Menurut duta PKB ini, kendala minimanya serapan anggaran  ada pada OPD.  “Bagaimana anggaran ditambah, kalau serapannya segini. Saya pastikan bila tak ada perubahan ditingkat OPD,”ujarnya.

Menurut Irfan, ada empat poin jadi solusi, perencanaan yang baik, SDM birokrasi, manajemen keuangan, dan pengawasan. “Wali Kota harus memperbaiki empat unsur ini sesegera mungkin, walaupun bertahap, ini agar pemerintah dapat berjalan maksimal.  Apakah dimulai dari pengawasan, perencanaan,  SDM atau pengelolaan keuangan,” sarannya.

Setahun pemerintahan, kata dia,  tidak melihat  “anak panah” mau diarahkan kemana oleh Wali Kota Bima. “Menurut saya, rombak saja keempat OPD, Bapedda, PUPR, BPPKAD, Inspektorat atau BKSDM,” katanya.

Diperencanaan, kata dia, menempatkan Kasubag atau Kabid dengan SDM bagus. Jangan menempatkan orang yang tidak paham perencanaan.

“Selama ini kan perencanaan di Kota Bima hanya copy paste  dari periode kepemimpinan Walikota,” bebernya.

Pelaksana tehnis di Dinas PUPR, katanya, harus paham dan cepat menerjemahkan keinginan Wali Kota.  Pun di OPD pengelola keuangan serta pengawasan.  “Semua OPD ini harus memahami apa keinginan Walikota untuk merealiasikan visi dan misi  membangun Kota Bima,” ujarnya.

“Saya tetap memberikan masukan pada Walikota. Saya pun kasihan pada Walikota,” tambahnya.

Disamping itu, kata dia, memberikan reward dan punishment. “Jika tidak mampu, berikan punishment. Jika mampu berikan reward, bukan malah memberikan gaji pada warga dengan diekspos di medsos,” pungkasnya. (DED)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Share
  • 8
    Shares
Komentari Berita
Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Kearifan dalam pemilihan kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA sangat kami hargai.
To Top